Breaking News
light_mode
Beranda » Berita Utama » Dugaan Polusi Industri Baja di Sukadanau Disorot, DLH Bekasi Didesak Uji Kualitas Udara

Dugaan Polusi Industri Baja di Sukadanau Disorot, DLH Bekasi Didesak Uji Kualitas Udara

  • account_circle Suryo
  • calendar_month 5 menit yang lalu
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Vicky Prasetyo Angkat Persoalan Lingkungan, Eko Jatmiko Minta Pengawasan Emisi dan Hak Warga atas Udara Bersih Diperhatikan

BEKASI — TEMPORATUR.COM

Dugaan pencemaran udara di kawasan Kampung Tangsi, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan. Aktivitas industri peleburan baja di kawasan Warung Bongkok diduga berkaitan dengan kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas udara di lingkungan permukiman.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi didesak segera melakukan pemeriksaan lapangan, pengujian kualitas udara ambien, serta evaluasi terhadap kepatuhan pengelolaan lingkungan perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut.

Persoalan ini turut disuarakan Vicky Prasetyo, artis yang juga menjabat Ketua Umum Solidarity Squad, melalui unggahan akun TikTok Info Gandamekar.

Dalam unggahan tersebut, Vicky mengangkat persoalan kualitas udara di Kampung Tangsi yang diduga berkaitan dengan aktivitas industri peleburan baja di Warung Bongkok Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

Sementara itu, Eko Jatmiko, warga sekitar yang juga aktivis lingkungan menyampaikan kekhawatirannya terhadap dugaan paparan polusi udara. Ia meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius karena persoalan lingkungan tersebut berkaitan dengan hak masyarakat untuk memperoleh udara bersih dan lingkungan hidup yang sehat.

Menurut Eko, pemerintah perlu memastikan kondisi kualitas udara melalui pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan hanya menunggu keluhan masyarakat berkembang.

Eko: Hak atas Lingkungan Sehat Dijamin Konstitusi

Eko menegaskan, hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dijamin oleh konstitusi serta sejumlah peraturan perundang-undangan.

Ia merujuk Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Setiap orang memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena itu, persoalan kualitas udara di lingkungan permukiman harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah,” ujar Eko,  Senin, 15/11/2026.

Ia juga menyinggung pengakuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Juli 2022 terhadap hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Menurutnya, perlindungan lingkungan bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga menyangkut tanggung jawab negara dalam menjamin hak masyarakat.

DLH Diminta Turun Langsung dan Membuka Hasil Pengujian

Eko meminta DLH Kabupaten Bekasi tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga turun langsung memeriksa kondisi lingkungan di sekitar Kampung Tangsi dan kawasan industri Warung Bongkok.

Pemeriksaan tersebut, menurutnya, perlu mencakup pengujian kualitas udara ambien di sekitar permukiman, pemeriksaan emisi dari sumber tidak bergerak, pemantauan partikulat dan gas pencemar, serta evaluasi dokumen persetujuan lingkungan dan kepatuhan operasional perusahaan.

Hasil pengujian juga diharapkan disampaikan secara terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi kualitas udara di lingkungan tempat tinggal mereka.

“Apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pencemaran yang melampaui baku mutu atau pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan, pemerintah harus mengambil tindakan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan,” tegas Eko.

Pengujian tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah aktivitas industri berpengaruh terhadap kualitas udara di sekitar permukiman atau terdapat sumber pencemar lainnya.

Penelitian UI Pernah Mengkaji Paparan SO2 di Sukadanau

Persoalan paparan emisi industri di kawasan Sukadanau sebelumnya juga pernah menjadi perhatian kalangan akademisi.

Penelitian Universitas Indonesia pada 2019 berjudul Analisis Risiko Pajanan Sulfur Dioksida (SO2) dan Gejala Gangguan Saluran Pernapasan pada Ibu Rumah Tangga yang Tinggal di Sekitar Industri Baja Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi mengkaji risiko paparan sulfur dioksida (SO2) serta potensi gangguan saluran pernapasan pada masyarakat yang tinggal di sekitar industri baja.

Penelitian tersebut menjadi salah satu referensi akademik mengenai pentingnya pemantauan kualitas udara di kawasan industri.

Meski demikian, hasil penelitian tahun 2019 tidak dapat dijadikan bukti langsung bahwa kualitas udara saat ini telah melampaui ambang batas pencemaran. Diperlukan pengujian terbaru untuk mengetahui kondisi lingkungan secara aktual.

Industri Wajib Memenuhi Ketentuan Pengendalian Emisi

Pengendalian pencemaran udara telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan tersebut memuat ketentuan mengenai baku mutu emisi, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi, serta pengendalian pencemaran udara dari sumber tidak bergerak, termasuk kegiatan industri.

Selain itu, pemantauan emisi secara terus-menerus melalui Continuous Emission Monitoring System (CEMS) dan Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Secara Terus-Menerus (SISPEK) merupakan bagian dari instrumen pengawasan emisi industri sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, setiap pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan dan pengendalian emisi sesuai karakteristik kegiatan serta peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Diminta Tidak Abaikan Keluhan Masyarakat

Eko berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui DLH segera menindaklanjuti persoalan tersebut dengan pemeriksaan yang objektif, transparan, dan berkelanjutan.

Menurutnya, pertumbuhan industri dan kepentingan ekonomi daerah harus tetap berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan serta kesehatan masyarakat.

Investasi dan penyerapan tenaga kerja memang penting bagi pembangunan. Namun, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri juga berhak mendapatkan lingkungan yang sehat dan kualitas udara sesuai baku mutu.

Hingga berita ini diterbitkan, belum tersedia hasil pengujian terbaru yang dapat memastikan tingkat pencemaran udara di Kampung Tangsi maupun membuktikan sumber pencemarnya.

Redaksi TEMPORATUR.COM masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari DLH Kabupaten Bekasi dan pihak perusahaan terkait untuk melengkapi pemberitaan secara berimbang.

Eko menegaskan, masyarakat membutuhkan kepastian melalui pengujian kualitas udara, keterbukaan hasil pengawasan, serta tindakan nyata apabila ditemukan pelanggaran lingkungan.

“Industri boleh berkembang, tetapi hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak boleh diabaikan,” pungkasnya.

(SUR)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less