LBH Arjuna Siap Jadi Konsultan Pilkades di Jawa Barat Guna Minimalisir Kericuhan
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Arjuna Bakti Negara secara resmi menyatakan kesiapannya untuk terjun sebagai konsultan profesional dalam perhelatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di wilayah Jawa Barat. Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas berbagai kekurangan dan potensi konflik yang ditemukan dalam pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Karawang pekan lalu.
Berdasarkan pantauan di lapangan, proses demokrasi tingkat desa tersebut sempat diwarnai kericuhan. Meski Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah gencar mendorong sistem pemilihan berbasis digital, implementasinya di beberapa desa di Karawang dinilai belum berjalan optimal dan masih menemui banyak kendala teknis maupun prosedural.
Direktur LBH Arjuna, Zuli Zulkifli, mengungkapkan bahwa hasil investigasi timnya menunjukkan adanya kelemahan signifikan dari sisi panitia penyelenggara.
Kurangnya pemahaman mendalam mengenai regulasi serta penguasaan psikologi massa dinilai menjadi pemicu utama kerawanan konflik.
“Dalam pantauan dan investigasi kami, ditemukan banyak kekurangan panitia penyelenggara dalam menjalankan proses pemilihan. Hal ini membuat situasi rawan kericuhan, bahkan sampai memaksa Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, harus turun langsung ke lapangan untuk meredam suasana,” ujar Zuli Zulkifli pada Minggu (04/01/2026).
Zuli juga membeberkan fakta bahwa dari sembilan desa yang melaksanakan pemilihan, terdapat tiga desa yang hasil pemilihannya terpaksa ditangguhkan akibat kendala di lapangan, yaitu:
Desa Tanjungmekar, Kecamatan Pakisjaya.
Desa Cikampek, Kecamatan Pedes.
Desa Payungsari, Kecamatan Pedes.
Melihat kondisi tersebut, Zuli menegaskan bahwa LBH Arjuna Bakti Negara siap memberikan pendampingan profesional sebagai konsultan Pilkades.
Kehadiran konsultan hukum dan teknis diharapkan dapat membantu panitia di berbagai wilayah Jawa Barat agar proses pemilihan berjalan sesuai aturan, transparan, dan minim sengketa.
“Hampir semua panitia penyelenggara diragukan kemampuan dan skill-nya dalam menerapkan pelaksanaan Pilkades, khususnya di Karawang yang sudah berjalan.
Kami siap hadir untuk memastikan inovasi digital yang diusung Pemdaprov Jabar terealisasi dengan baik tanpa hambatan teknis yang memicu konflik sosial,” tambah Zuli.
Kesiapan LBH Arjuna ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi penguatan demokrasi di tingkat desa, sekaligus memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga selama pesta demokrasi berlangsung.
(Red)
