Diduga Alihkan Kemitraan SPPG Jatirangon, Ketua Yayasan Embun Sampari Peduli Papua Disomasi Investor

Diduga Alihkan Kemitraan SPPG Jatirangon, Ketua Yayasan Embun Sampari Peduli Papua Disomasi Investor

BEKASI – TEMPORATUR.COM

Dugaan pengalihan kemitraan pengelolaan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jatirangon, Kota Bekasi, tanpa persetujuan investor berbuntut panjang. Yayasan Embun Sampari Peduli Papua kini menghadapi somasi dari pihak investor yang mengklaim mengalami kerugian hingga Rp585 juta.

Persoalan tersebut mencuat setelah investor bernama Basuki Rahmat Sulaeman melalui tim kuasa hukumnya dari Law Firm AHP & Partners mempersoalkan dugaan pengabaian kewajiban dalam perjanjian kerja sama investasi yang ditandatangani pada 15 Desember 2025.

Tim kuasa hukum yang terdiri dari Harry Rianda, S.H., M.H., H. Yul Hendri, S.H., M.H., dan Arfan Hamdani, S.H., M.H., menyebutkan bahwa kliennya telah mengucurkan dana investasi sebesar Rp450 juta untuk mendukung operasional Dapur MBG SPPG Jatirangon.

Dalam perjanjian tersebut, investor disebut dijanjikan memperoleh bagi hasil atau fee sebesar Rp500 untuk setiap porsi makanan yang disalurkan, dengan estimasi penerimaan sekitar Rp25 juta per bulan.

Namun, menurut pihak investor, sejak Januari hingga Oktober 2026, pengelola dinilai tidak transparan dalam menyampaikan laporan realisasi penyaluran makanan maupun memenuhi kewajiban pembayaran bagi hasil.

Dari total kewajiban bagi hasil yang diperhitungkan mencapai Rp250 juta selama sepuluh bulan, investor mengaku baru menerima pembayaran sebesar Rp115 juta. Artinya, masih terdapat tunggakan sebesar Rp135 juta.

Bahkan, pembayaran bagi hasil untuk periode Mei, Agustus, September, dan Oktober 2026 disebut tidak direalisasikan.

“Jika digabungkan dengan modal investasi awal sebesar Rp450 juta, total nilai yang menjadi tuntutan klien kami mencapai Rp585 juta,” ungkap Harry Rianda dalam keterangannya.

Diduga Ada Pengalihan Pengelolaan Tanpa Persetujuan Investor

Persoalan semakin serius setelah pihak investor menemukan sejumlah petunjuk yang diduga mengarah pada pengalihan pengelolaan atau operasional Dapur MBG SPPG Jatirangon kepada mitra baru atau pihak ketiga.

Pengalihan tersebut dipersoalkan karena menurut tim kuasa hukum dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari investor selaku pemilik modal. Sementara itu, kewajiban pembayaran bagi hasil yang telah jatuh tempo disebut belum diselesaikan.

“Kami telah melayangkan surat klarifikasi, Somasi I, hingga Somasi II untuk meminta pertanggungjawaban dan pengembalian dana investasi. Namun, pihak pengelola terkesan menghindar dan tidak menunjukkan itikad baik,” tegas Harry dalam rilisnya pada Sabtu ( 14/11/2026 ).

Atas kondisi tersebut, tim kuasa hukum menilai terdapat dugaan wanprestasi atau ingkar janji dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama investasi.

Mereka juga menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut, baik melalui jalur perdata maupun pidana, apabila persoalan tersebut tidak memperoleh penyelesaian.

Investor Adukan Persoalan ke Badan Gizi Nasional

Selain melayangkan somasi, pihak investor melalui kuasa hukumnya juga telah menyampaikan pengaduan resmi kepada Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) II Jawa Barat di Cirebon.

Pengaduan tersebut tertuang dalam surat Nomor 025/B/AHP-P/X/2026 tertanggal 28 Oktober 2026, dengan tembusan kepada Deputi Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat.

Dalam pengaduannya, investor meminta BGN melakukan evaluasi menyeluruh serta audit operasional dan keuangan terhadap Dapur MBG SPPG Jatirangon.

Mereka juga meminta pihak terkait memanggil pengelola, yakni Samparisna O. DJ Koibur beserta pihak Yayasan Embun Sampari Peduli Papua, untuk memberikan klarifikasi resmi.

Selain itu, investor meminta agar status kemitraan dan izin operasional dapur tersebut ditinjau kembali, termasuk kemungkinan pembekuan apabila dugaan pelanggaran tata kelola terbukti.

Pihak investor juga meminta BGN memfasilitasi penyelesaian tunggakan bagi hasil sebesar Rp135 juta serta pengembalian modal investasi sebesar Rp450 juta.

Menurut tim kuasa hukum, pengaduan tersebut tidak semata-mata untuk memperjuangkan hak investor, tetapi juga sebagai upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Yayasan Belum Berikan Tanggapan

Sementara itu, upaya konfirmasi yang dilakukan redaksi kepada Ketua Yayasan Embun Sampari Peduli Papua, Samparisna O. DJ Koibur, melalui nomor kontak Whatsaap yang bersangkutan, belum mendapatkan jawaban.

Hal serupa juga terjadi saat redaksi menghubungi Ketua Dewan Pembina Yayasan, Rosaline Irene Rumaseuw. Hingga berita ini ditulis, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

Redaksi juga berupaya melakukan konfirmasi secara langsung dengan mendatangi lokasi SPPG Jatirangon. Namun, keduanya tidak berada di tempat.
Berdasarkan keterangan petugas keamanan di lokasi, keduanya kemungkinan dapat ditemui pada Senin, 16 November 2026.

Sedangkan Kepala SPPG Jatirangon, Fahrul, saat dikonfirmasi mengenai kerja sama investasi dan dugaan peralihan pengelolaan SPPG, menyatakan bahwa persoalan tersebut bukan bagian dari tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

“Sepertinya Bapak/Ibu keliru, saya tidak ada tupoksi terkait investor,” jawab Fahrul singkat melalui pesan konfirmasi.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Yayasan Embun Sampari Peduli Papua maupun Ketua Dewan Pembinanya belum memberikan penjelasan mengenai substansi somasi dan pengaduan investor tersebut.

Redaksi Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.

(Red-TLB)