Perumda Tirtawening Tangani Gangguan Distribusi Air di Babakan Hantap, Salurkan Bantuan Air Bersih bagi Warga

Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, mengeluarkan Surat Edaran Nomor 000/1779/TU-PIMP/SETDA-PEM yang berisi himbauan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten PPU. Himbauan ini dikeluarkan pada tanggal 1 September 2025.

Jakarta || Temporatur.com   Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengecek dan mendistribusikan 388 unit kendaraan dinas roda empat dan roda dua kepada komandan satuan secara simbolis bertempat di Lapangan Parkir Gor A. Yani Mabes TNI Cilangkap Jaktim, Jumat (16/12/2022). Dalam sambutannya Jenderal TNI Andika mengatakan bahwa pengadaan kendaraan bermotor khususnya untuk operasi ini adalah […]

*APBD Kabupaten Bekasi setiap tahun Membengkak Buat Belanja Pegawai*

Bekasi-MHB
Kabupaten Bekasi merupakan Kabupaten yang masuk kedalam kategori Kabupaten yang memiliki APBD terbesar di Provinsi Jawa barat yang mencapai kisaran 7 Trilyun setiap tahunnya.

Sehingga anggaran biaya belanja pegawainya mencapai angka pantastik dengan 2 Trilyun pertahun nya dan menjadi sorotan para pemerhati publik dan lembaga sosial kontrol tak terkecuali LSM Sniper Indonesia.

Pemerhati kebijakan publik dan Ketua Umum Sniper Indonesia, Gunawan mengatakan terkait dengan keterangan Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan ke media beberapa waktu lau bahwa, “hampir satu per tiga atau sekitar Rp 2 triliun dari total APBD sebesar Rp 6,6 triliun dialokasikan untuk membayar gaji ASN maupun Non ASN sampai operasional di lingkungan Pemkab Bekasi.”

“Pegawai kita itu hampir 15 ribu ASN-nya, 15 ribu juga Non PNS-nya. Kebanyakan guru. Itu ada gajinya, ada tunjangannya, dan lainnya. Termasuk operasional dan sebagainya. Angka itu (Rp 2 triliun) tidak bisa diotak-atik.”

Atas hal itu, Gunawan menyampaikan bahwa perlunya pengkajian mengenai berapa jumlah pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) betul-betul dibutuhkan dan berapa jumlah belanja pegawai yang diperlukan di pemerintahan Kabupaten Bekasi (Realnya) agar tercipta Efesiansi anggaran.

Menurutnya, “jika satu per tiga atau sekitar Rp 2 triliun dari total APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 6,6 triliun dialokasikan untuk membayar gaji ASN maupun Non ASN sampai operasional di lingkungan Pemkab Bekasi. Sementara biaya belanja infrastruktur hanya 2 trilyun dan itupun dibagikan kepada 32 SKPD. Coba bayangkan alokasi anggaran pembangunan masih minim karena habis terkuras oleh anggaran belanja pegawai.

“Kalau terus-terusan APBD Kabupaten Bekasi setiap tahunnya terkuras habis karena biaya belanja pegawai membengkak, lalu bagaimana untuk anggaran membangun infrastruktur gedung pendidikan dan kesehatan, jembatan maupun jalan? Sebab majunya suatu daerah karena terbangunnya akses pelayanan publik yang baik seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan tranportasi (jalan dan jembatan). Kesemuanya itu adalah berperan penting terbangunnya masyarakat sejahtera.”

“Pemkab Bekasi harus berani melakukan efesiensi anggaran dibelanja pegawai atau melakukan inopasi-inopasi mencari potensi potensi pendapatan daerah, baik dari retribusi ataupun pajak daerah,” pungkas Gunawan.

Beli XRP Sekarang atau Tunggu? Begini Analisis Peluangnya

Kejati Sumsel Tetapkan 3 Tersangka, Dugaan Korupsi Distribusi Semen

  Temporatur.com Mengapa kebanyakan manusia lebih memilih dunia dan rela mengorbankan akhirat yang kekal abadi…? Mengapa mereka begitu bersemangat mencari dunia, dengan upaya yang keras, padahal tidak akan dapat menikmatinya setelah mati…? Mengapa masih banyak orang yang gigih mencari kesenangan dunia, seolah-olah tidak merasa lelah, padahal tubuhnya lemah, pikirannya tumpul, dan keinginannya menjadi lemah, terutama […]