Eksepsi PT MHP Akui Perbedaan Tanda Tangan, Keabsahan Surat Kuasa Jadi Sorotan di PN Lahat

Eksepsi PT MHP Akui Perbedaan Tanda Tangan, Keabsahan Surat Kuasa Jadi Sorotan di PN Lahat

LAHAT — TEMPORATUR.COM

Persoalan keabsahan surat kuasa khusus PT MHP menjadi sorotan dalam perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2026/PN.Lht yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Lahat. Kuasa hukum Penggugat mempertanyakan adanya perbedaan tanda tangan pemberi kuasa antara dokumen surat kuasa dengan paspor yang bersangkutan.

Persoalan tersebut sebelumnya disampaikan kuasa hukum Penggugat, Neko Ferlyno, S.H., dalam agenda persidangan pada 27 Oktober 2026. Pertanyaan mengenai keabsahan tanda tangan itu kemudian mendapat tanggapan dari kuasa hukum Tergugat I, PT MHP, melalui eksepsi yang telah disampaikan secara elektronik melalui sistem e-Court PN Lahat.

Menanggapi eksepsi tersebut, Neko Ferlyno menyatakan pihaknya telah membaca dan mencermati seluruh materi keberatan yang diajukan kuasa hukum PT MHP.

Menurutnya, pengajuan eksepsi merupakan hak hukum pihak Tergugat. Namun, setiap dalil yang disampaikan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Ya, kami sudah melihat dan membaca eksepsi dari kuasa hukum Tergugat I (PT MHP). Itu hak mereka dalam memberikan jawaban. Namun, tetap harus mempunyai dasar hukum yang jelas. Seperti pada jawaban di halaman awal, mereka mengakui terdapat perbedaan tanda tangan di surat kuasa dan paspor milik pemberi kuasa,” ujar Neko saat diwawancarai melalui telepon, Selasa 10/11/2026.

Neko menilai alasan adanya perbedaan tanda tangan karena kepentingan penggunaan dokumen yang berbeda merupakan argumentasi yang perlu diuji secara hukum.

Ia berpendapat, surat kuasa khusus untuk beracara di pengadilan bukan sekadar dokumen administrasi operasional perusahaan, melainkan dokumen hukum formal yang menjadi dasar seseorang bertindak mewakili badan hukum dalam proses persidangan.

Dalam argumentasinya, Neko merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1216 K/Pdt/2002 dan Nomor 3486 K/Pdt/2014. Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur pengertian paspor.

Menurut Neko, perbedaan tanda tangan tersebut harus mendapatkan penilaian secara cermat dari majelis hakim, terutama berkaitan dengan autentisitas identitas pemberi kuasa dan keabsahan surat kuasa khusus yang digunakan dalam perkara.

Nopi Anwar Pertanyakan Dasar Perbedaan Tanda Tangan

Senada dengan Neko, kuasa hukum Penggugat lainnya, Nopi Anwar, S.H., menilai surat kuasa yang diajukan pihaknya telah disusun secara terperinci dan ditandatangani langsung oleh pemberi kuasa.

“Saya baru selesai membaca eksepsinya. Berkenaan dengan surat kuasa kami, itu sudah jelas bukan lagi untuk hal umum. Semuanya terperinci secara detail tanpa ada hal yang dilewatkan dan keabsahannya jelas ditandatangani oleh PEMBERI KUASA LANGSUNG. Sedangkan surat kuasa dari Tergugat I itu jelas berbeda dari apa yang ada di paspor milik pemberi kuasa dari PT MHP,” ungkap Nopi.

Ia juga menyoroti argumentasi kuasa hukum Tergugat I yang, sebagaimana dipahami pihak Penggugat dari materi eksepsi, menjelaskan bahwa tanda tangan dalam paspor digunakan untuk kepentingan administrasi atau keuangan (finance), sedangkan tanda tangan dalam surat kuasa digunakan untuk kepentingan operasional kegiatan usaha.

Bagi Nopi, penjelasan tersebut justru menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya membuat atau bertanggung jawab atas tanda tangan pemberi kuasa dalam surat kuasa PT MHP.

“Perbedaan tanda tangan itu malah menjadi tanda tanya siapa sebenarnya yang membuat atau bertanggung jawab untuk tanda tangan pemberi kuasa dalam surat kuasa pihak Tergugat I,” tegasnya.

Kuasa Hukum Minta Majelis Hakim Periksa Cermat

Sementara itu, kuasa hukum Penggugat lainnya, Muhammad Yuwanra, S.H., turut menyoroti persoalan tersebut. Dengan nada berseloroh, ia menggambarkan perbedaan tanda tangan itu sebagai sesuatu yang menurutnya sulit diterima begitu saja.

Meski disampaikan secara ringan, Yuwanra berharap majelis hakim tidak mengabaikan persoalan tersebut dan melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.

“Kami berharap majelis hakim nantinya dapat bersikap tegas dalam menilai eksepsi Tergugat I ini,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Kiki Kurniawan, S.H. Ia mempertanyakan waktu penerbitan surat pernyataan yang menurutnya baru dibuat pada 30 Oktober 2026, setelah agenda persidangan pada 27 Oktober 2026 berlangsung.

“Seharusnya surat pernyataan itu sudah ada sebelum dimulainya persidangan, bukan tertanggal 30 Oktober 2026. Kalau baru dibuat setelah sidang 27 Oktober 2026, saya berharap majelis hakim pada sidang mendatang membuat putusan sela,” ungkap Kiki.

Menunggu Penilaian Majelis Hakim

Persoalan perbedaan tanda tangan dan waktu penerbitan surat pernyataan kini menjadi bagian dari perdebatan hukum antara pihak Penggugat dan Tergugat I.

Namun, penilaian mengenai sah atau tidaknya surat kuasa khusus tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim setelah memeriksa dokumen, argumentasi, serta ketentuan hukum yang relevan.

Penting pula untuk memastikan apakah perbedaan tanda tangan tersebut memiliki penjelasan yang dapat dibuktikan secara hukum atau justru berpengaruh terhadap pemenuhan persyaratan formil surat kuasa.

Hingga berita ini dipublikasikan redaksi membuka ruang gak jawab bagi PT MHP dan Pengadilan Negeri Lahat.

Publik kini menantikan bagaimana majelis hakim PN Lahat menyikapi persoalan tersebut dalam proses pemeriksaan perkara Nomor 35/Pdt.G/2026/PN.Lht.

Jurnalis : Juharsyah