FKWB Desak Plt Bupati Bekasi Segera Dilantik Jadi Definitif

FKWB Desak Plt Bupati Bekasi Segera Dilantik Jadi Definitif

BEKASI, – TEMPORATUR.COM

Kejelasan status kepemimpinan di Kabupaten Bekasi dinilai krusial bagi keberlangsungan program pembangunan daerah.

Dukungan agar Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmadja, segera dilantik menjadi Bupati Definitif kini terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat.
Desakan kuat salah satunya datang dari tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi, H. Apud Syaepudin.

Pria yang menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Warga Kabupaten Bekasi (FKWB) sekaligus Ketua DPC Warga Bumiputera Indonesia (WBI) Kabupaten Bekasi ini menegaskan bahwa kehadiran bupati definitif tidak bisa ditunda lagi demi menghindari risiko tersendatnya roda pembangunan.

“Kabupaten Bekasi harus segera mempunyai Bupati Definitif. Dengan dilantiknya dr. Asep Surya Atmadja nanti, saya meyakini pembangunan daerah akan segera terwujud karena kebijakan-kebijakannya sudah pasti pro-rakyat,” ujar H. Apud saat diwawancarai pada Kamis, 1 Oktober 2026.

Menurutnya, momentum ini makin krusial pasca-adanya vonis hukum tetap dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung pada Senin, 14 September 2026 lalu terkait kasus hukum di lingkungan Pemkab Bekasi.

Mengingat status hukum perkara tersebut sudah jelas, H. Apud menilai tidak ada alasan lagi untuk menunda pengukuhan kepemimpinan penuh.

Masyarakat, lanjutnya, membutuhkan pemimpin dengan kewenangan kebijakan total guna mengeksekusi visi Bekasi Bangkit Maju Sejahtera.

Atas dasar tersebut, FKWB dan DPC WBI Kabupaten Bekasi meminta legislatif bergerak cepat mengambil langkah administratif yang diperlukan.

“Saya berharap agar Ketua DPRD Kabupaten Bekasi segera mengusulkan ke Gubernur Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) supaya Plt Bupati Bekasi cepat dilantik menjadi Bupati Definitif,” tegasnya.

H. Apud menambahkan bahwa suara keluhan dari masyarakat ini murni didasari keinginan melihat birokrasi berjalan normal tanpa hambatan regulasi.

Tanpa status definitif, kekhawatiran akan stagnasi proyek-proyek strategis daerah bisa menjadi kenyataan.

“Kenapa saya ikut bersuara, karena saya juga ingin melihat roda pemerintahan biar berjalan normal tanpa adanya hambatan, agar Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja bisa bekerja lebih maksimal,” tutup H. Apud.

(SS/Red)