Temperatur.com
CIMAHI, DISKOMINFO – Pemerintah Kota Cimahi menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Cimahi di Lapangan Rajawali, Senin (17/8/2026). Upacara berlangsung khidmat dan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Pemerintah Kota Cimahi, aparatur sipil negara (ASN), organisasi kemasyarakatan, pelajar, para veteran, serta berbagai elemen masyarakat.
Dalam amanatnya, Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan bahwa kemerdekaan memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perekonomian, serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
Menurut Ngatiyana, peringatan HUT Kemerdekaan RI menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam melanjutkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan, pembangunan Kota Cimahi diarahkan untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Berbagai program dan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menghadirkan pelayanan yang semakin mudah diakses, merata, dan berkualitas.
Dalam membangun kota, yang dipikirkan bukan semata-mata berapa besar anggarannya, atau berapa banyak proyeknya. Tetapi satu hal, seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” tutur Ngatiyana.
Capaian Pembangunan Kota Cimahi
Dalam kesempatan tersebut, Ngatiyana memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kota Cimahi sepanjang satu tahun terakhir.
Di sektor kesehatan, Pemerintah Kota Cimahi telah merampungkan pembangunan Puskesmas Cibeureum yang lebih representatif untuk melayani lebih dari 62 ribu jiwa penduduk. Pemerintah daerah juga melanjutkan revitalisasi Puskesmas Melong Tengah.
Selain itu, seluruh kecamatan di Kota Cimahi kini telah memiliki layanan rawat jalan sore. Kebijakan tersebut diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang bekerja pada pagi hari agar tetap dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun kehilangan penghasilan.
Di bidang infrastruktur, kehadiran Bundaran Jati disebut turut memperbaiki konektivitas dan membantu mengurai kepadatan lalu lintas. Sementara itu, pembangunan underpass Gatot Subroto–Baros terus dikawal melalui kolaborasi Pemerintah Kota Cimahi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dari sektor ekonomi, Ngatiyana mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi pada 2025 mencapai 5,33 persen. Namun, menurutnya, angka pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir.
Pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka. Pertumbuhan tersebut harus bermuara pada terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya kesejahteraan keluarga, tegasnya.
Pengelolaan Sampah dan Akuntabilitas Keuangan
Isu lingkungan juga menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Cimahi. Pemkot mendorong gerakan zero to landfill melalui optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Santiong yang diproyeksikan mampu mengolah hingga 85 ton sampah per hari.
Upaya tersebut diperkuat melalui gerakan Sapu Jagat yang mendorong pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.
Ngatiyana juga menyinggung capaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 yang diraih Kota Cimahi. Menurutnya, predikat tersebut harus dimaknai sebagai bentuk amanah dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah, bukan sekadar penghargaan seremonial.
Berbagai capaian pembangunan tersebut, lanjut Ngatiyana, tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi seluruh unsur masyarakat. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap program pembangunan dilaksanakan secara efektif, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kota ini tidak bisa dibangun sendiri. Ada hal yang harus kita kerjakan sendiri, ada hal yang harus kita kerjakan bersama, dan ada hal yang harus kita perjuangkan bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Inilah gotong royong dalam wajah pembangunan modern, ujar Ngatiyana.
Efisiensi Anggaran Harus Tetap Berpihak kepada Masyarakat
Ngatiyana juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang masih terbatas. Menurutnya, keterbatasan anggaran justru memberikan pelajaran penting bahwa efisiensi tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan keberpihakan kepada masyarakat.
Efisiensi bukan berarti mengerjakan lebih sedikit, melainkan memilih program secara lebih cerdas, menentukan mana yang harus didahulukan, mana yang memberikan dampak terbesar, dan mana yang benar-benar dibutuhkan warga,” jelasnya.
Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk semakin cermat dalam menentukan prioritas pembangunan dan disiplin dalam mengelola anggaran.
Kita harus semakin cerdas memilih prioritas, harus semakin disiplin mengelola setiap rupiah uang rakyat dan kita harus berani memilih program yang paling besar dampaknya bagi masyarakat, tegasnya.
Merah Putih sebagai Janji Pengabdian
Pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Ngatiyana juga mengingatkan seluruh aparatur agar menjadikan semangat kemerdekaan sebagai penguat pengabdian, integritas, disiplin, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Setiap kebijakan dan pelayanan publik, menurutnya, harus senantiasa ditempatkan dalam kerangka kepentingan masyarakat.
Di hari kemerdekaan ini, mari kita jadikan merah putih bukan hanya sebagai bendera yang kita kibarkan, melainkan janji untuk bekerja lebih keras, janji untuk melayani lebih tulus, janji untuk membangun lebih mantap agar masyarakat menjadi hepi, pungkas Ngatiyana.
* Andi *
