Ironi Kemiskinan Ekstrem dan Rumah Tidak Layak Huni di Karangasih Bekasi

Ironi Kemiskinan Ekstrem dan Rumah Tidak Layak Huni di Karangasih Bekasi
Keterangan foto: Tampak rumah tidak layak huni di bantaran sungai di wilayah desa Karangasih kecamatan Cikarang Utama Kabupaten Bekasi

Ironi Kemiskinan Ekstrem dan Rumah Tidak Layak Huni di Karangasih Bekasi

BEKASI – Temporatur.com

Status Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara dinilai berbanding terbalik dengan realitas sosial di lapangan.

Potret kemiskinan ekstrem masih tampak jelas di Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, di mana puluhan warga terpaksa bertahan hidup di hunian yang sangat tidak layak.

Berdasarkan pantauan di lapangan pada Senin (29/06/2026), kawasan padat penduduk di Kampung Kebon Kopi RT 01/RW 07 Dusun III menyajikan pemandangan yang memprihatinkan. Warga setempat hidup di tengah kepungan tumpukan sampah dan aroma parit yang menyengat di sepanjang bantaran kali.

Seorang warga setempat, Jaelani, mengungkapkan bahwa keterbatasan ekonomi memaksa masyarakat mendirikan bangunan semipermanen di lahan berisiko tinggi. Kondisi ini tidak hanya mengancam keselamatan warga dari bencana longsor, tetapi juga membayangi mereka dengan konflik agraria.

Bacaan Lainnya

“Kami selalu waswas. Selain ancaman longsor, ada ketakutan besar akan digusur tanpa solusi, seperti yang pernah terjadi di jalur pintu air PNR,” ujar Jaelani kepada media.

Kepadatan penduduk yang tidak terkendali ini perlahan mengubah wajah Desa Karangasih menjadi kawasan kumuh perkotaan. Wilayah ini seharusnya menjadi prioritas utama penataan ruang dan pengentasan kawasan kumuh oleh Pemerintah Kecamatan Cikarang Utara.

Secara makro, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengklaim terus mengucurkan anggaran untuk program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan bantuan sosial. Namun, realitas di Kampung Kebon Kopi membuktikan adanya ketimpangan distribusi bantuan yang belum menyentuh masyarakat akar rumput terbawah.

Dengan angka kemiskinan Kabupaten Bekasi yang masih tertahan di 4,36%, Pemkab Bekasi didesak untuk mengevaluasi akurasi data kemiskinan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan harus dieksekusi secara konkret agar warga Cikarang tidak lagi sekadar menjadi penonton di tengah megahnya industrialisasi.

(Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *