Atasi Pasar Tumpah, Pemkab Bekasi dan Pemprov Jabar Tata Pasar Baru Cikarang
Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersinergi menyiapkan strategi penataan Pasar Baru Cikarang. Langkah ini diambil untuk mengatasi masalah pedagang pasar tumpah yang selama ini menggunakan badan jalan di sekitar area pasar dan memicu kemacetan.
Rencana tersebut disampaikan oleh Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, saat mendampingi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meninjau langsung kondisi eksisting pasar pada Sabtu (13/06/2026).
Pemerintah daerah telah menyusun dua tahapan utama untuk mengembalikan fungsi jalan dan menertibkan lingkungan pasar yakni 1. Rencana Penataan Jangka Pendek (Masa Transisi)
Pembersihan Total: Dinas Perdagangan bersama Dinas Lingkungan Hidup akan membersihkan tumpukan sampah di area bawah pasar agar layak ditempati.
Perbaikan Fisik: Pemerintah segera memperbaiki kebocoran gedung, melakukan pengecatan dinding luar, dan menata lingkungan sekitar.
Zonasi Pedagang:
Area bawah pasar akan dikhususkan bagi pedagang sayur. Sementara itu, area atas dialokasikan untuk pedagang pakaian dan pusat kuliner (food court).
Infrastruktur Jalan & Parkir:
Trotoar jalan akan dirapikan agar lebih tertib. Halaman pasar juga akan diaspal (hotmix) atau dipasang paving block untuk area parkir konsumen serta bongkar muat sayuran.
Pendanaan CSR: Seluruh biaya penataan sementara ini didukung oleh program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank BJB.
2 Rencana Revitalisasi Jangka Panjang
Target Konstruksi: Proyek revitalisasi total gedung pasar ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2027 mendatang.
Penyusunan Desain: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi saat ini sedang menyusun Detail Engineering Design (DED) yang disesuaikan dengan karakteristik lapangan dan kebutuhan pedagang.
Solusi Kemacetan: Revitalisasi ini dirancang untuk membebaskan Jalan Raya RE Martadinata dari kepadatan lalu lintas akibat aktivitas pasar tumpah.Plt Bupati Bekasi berharap para pedagang memiliki kedisiplinan tinggi untuk menyukseskan program ini.
“Pedagang yang saat ini berada di luar harus masuk ke dalam agar lingkungan pasar lebih tertata dan tidak mengganggu aktivitas lalu lintas,” tegas Asep.
Mendukung hal itu, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Gatot Purnomo, menyatakan bahwa keterlibatan Pemprov Jabar merupakan langkah konkret demi kenyamanan bersama. Ia menargetkan dokumen DED bisa segera rampung agar proyek revitalisasi 2027 berjalan sesuai jadwal.
(Red)
