Suara Rakyat Bergema, PMII Samarinda Desak Pemerataan Pembangunan di Kaltim
Suasana di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur sempat memanas, Kamis (9/4/2026). Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Samarinda menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.
Dalam aksinya, massa sempat melakukan aksi simbolis dengan membakar ban bekas dan berupaya menerobos masuk ke area halaman kantor gubernur. Situasi sempat tegang namun berangsur kondusif setelah dilakukan pengamanan oleh aparat yang bertugas.
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas ketimpangan pembangunan yang terjadi di daerah tersebut. Padahal, Kalimantan Timur dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, namun dinilai belum dirasakan manfaatnya secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Soroti Berbagai Sektor Krusial
Jenderal Lapangan (Jenlap) aksi, Zumardin, menyampaikan bahwa pihaknya hadir untuk menyuarakan berbagai persoalan mendasar yang hingga kini belum tertangani secara optimal.
“Kita dari PMII Samarinda mendesak Gubernur Kaltim untuk segera mempercepat pemerataan pendidikan yang layak serta meningkatkan fasilitas kesehatan bagi masyarakat,” ujar Zumardin dalam orasinya.
Berbagai persoalan menjadi sorotan, mulai dari kondisi infrastruktur jalan yang rusak, layanan kesehatan yang belum memadai, hingga akses pendidikan yang masih timpang antarwilayah.
Tuntutan Konkret
Selain infrastruktur dasar, mahasiswa juga menyoroti isu strategis lainnya. Mereka menuntut pemerintah memperketat pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi agar benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Kita ingin pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran,” tegasnya.
Massa juga mendesak pemenuhan kebutuhan listrik serta jaringan telekomunikasi, khususnya di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Di sektor lingkungan, PMII meminta ketegasan pemerintah terhadap perusahaan tambang yang belum melakukan reklamasi, tindak tegas penebangan liar (illegal logging), serta pengaturan ketat aktivitas angkut barang (hauling) yang merusak jalan umum.
Perhatikan Nasib Guru Honorer
Tidak hanya soal fisik pembangunan, aksi ini juga membawa aspirasi sosial. Mereka menuntut peningkatan kesejahteraan bagi tenaga honorer di sektor pendidikan, mengingat masih banyak guru yang kondisi ekonominya jauh dari layak.
“Maka dari itu kita berharap pemerintah provinsi dapat merespons berbagai tuntutan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh,” pungkas Zumardin.
(Ipan)
