Salah Paham di Kota Wisata, Kehadiran Dua Anggota Polri Justru Untuk Lindungi Keselamatan Warga
Peristiwa diamankannya dua pria yang mengaku berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia di kawasan Kota Wisata Cibubur, Cluster Florence Blok H1/19
Kabupaten Bogor, sempat memunculkan kecurigaan warga.Namun fakta di lapangan menunjukkan, keberadaan keduanya justru berkaitan dengan upaya menjaga keselamatan sebuah keluarga yang diduga sedang mengalami tekanan dan permintaan uang.
Karena identitas mereka belum dipahami saat itu, warga memilih langkah antisipasi dengan mengamankan keduanya sebelum diserahkan kepada aparat dari Polsek Gunung Putri.
Selanjutnya klarifikasi dilakukan oleh Propam Polres Bogor sebagai prosedur internal.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, keluarga di lokasi tersebut sebelumnya pernah dimintai sejumlah uang dan merasa tertekan. Situasi itu menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan, sehingga diperlukan kehadiran aparat untuk memastikan kondisi tetap aman dan kondusif.Secara hukum, langkah tersebut memiliki dasar yang jelas.
Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ditegaskan Pasal 2 Polri berfungsi sebagai alat negara dalam memelihara keamanan danketertiban masyarakat
Pasal 13 Tugas pokok Polri meliputi melindungi mengayomi, dan melayani masyarakat.
Pasal 14 ayat (1): Polri berwenang melakukan tindakan kepolisian guna mencegah timbulnya gangguan keamanan. Pasal 18 ayat (1) Demi kepentingan umum, pejabat Polri dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam keadaan mendesak.
Dengan dasar tersebut, kehadiran anggota Polri untuk memastikan keselamatan warga yang diduga terancam bukanlah pelanggaran, melainkan bentuk tanggung jawab dan implementasi langsung amanat undang-undang.
Pengamat keamanan menilai, peristiwa ini lebih tepat dipahami sebagai kesalahpahaman komunikasi di lapangan. Tanpa penjelasan utuh, niat membantu bisa saja disalahartikan. Karena itu, publik dan pimpinan diharapkan melihat persoalan secara objektif dan tidak terburu-buru menyimpulkan.
Jika terbukti benar bertujuan melindungi warga, maka dua anggota tersebut justru menjalankan peran yang seharusnya diapresiasi.
Masyarakat diimbau menunggu hasil klarifikasi resmi serta tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
(DG)
