Pengrusakan Jalan Lingkungandi Grand Vista RT 04/08, Tantang Pengelola Buka – bukaan Surat Izin Asli
Tabir gelap menyelimuti proyek penanaman pipa limbah Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di perumahan Grand Vista Cikarang (GVC). Klaim pengelola yang sesumbar telah mengantongi izin lengkap dari pengembang dan aparat setempat kini rontok setelah dihantam bantahan keras dari akar rumput.
Ketua RT 04/08 Desa Jayamulya tidak lagi sekadar protes, melainkan melayangkan tantangan terbuka: “Tunjukkan surat izin aslinya, jangan cuma klaim sepihak!”
Prosedur atau Retorika?
Sebelumnya, pihak pengelola berdalih bahwa proyek tersebut dijalankan oleh mitra dengan koordinasi yang matang. Namun, pernyataan itu dianggap sebagai pepesan kosong oleh pengurus lingkungan. Faktanya, jalanan dibongkar dan pipa limbah “ditanam paksa” tanpa ada selembar pun surat yang mampir ke meja RT.
“Kami tidak pernah dimintai izin. Tidak ada musyawarah, apalagi pemberitahuan resmi. Tiba-tiba aspal dibongkar. Ini wilayah kami, warga kami yang menanggung dampaknya, tapi kami dianggap tidak ada,” tegas Ketua RT 04/08 dengan nada tinggi.
Kepala Dusun Dicatut?
Bukan hanya RT, nama Kepala Dusun pun ikut terseret dalam klaim sepihak pengelola. Warga mensinyalir adanya upaya mencatut nama aparat wilayah untuk melegitimasi proyek yang diduga menabrak etika administrasi ini.
Setiap jengkal fasilitas umum (fasum) di perumahan memiliki aturan main.
Pembongkaran jalan untuk instalasi limbah bukan perkara sepele—itu menyangkut tata kelola lingkungan dan dampak jangka panjang bagi hunian padat. Tanpa persetujuan tertulis dari RT, RW, hingga Desa, proyek ini sah disebut sebagai proyek “siluman” yang mengabaikan struktur pemerintahan terbawah.
Etika yang Tergilas
Polemik ini kini bergeser dari sekadar masalah teknis pipa limbah menjadi krisis kepercayaan. Warga menilai pengelola Dapur MBG berlindung di balik narasi program nasional untuk melegalkan cara-cara yang tidak transparan.
“Ini bukan soal pipanya saja, ini soal etika dan penghormatan terhadap kami yang menjaga lingkungan di sini. Jangan sampai publik dibohongi dengan narasi seolah semua sudah sesuai prosedur,” tambah pengurus RT setempat.
Menanti Bukti, Bukan Janji
Hingga detik ini, publik hanya disuguhi klaim verbal tanpa bukti otentik. Tantangan Ketua RT 04/08 sangat jelas: Jika memang izin itu ada, buka secara transparan. Jika tidak, maka aroma maladministrasi dalam proyek ini semakin menyengat.
Apakah pihak pengelola berani menunjukkan dokumen perizinan tersebut, atau justru terus bersembunyi di balik pernyataan defensif untuk meredam kemarahan warga? Bola panas kini ada di tangan pengelola.
(Tim Redaksi)
