Temperatur. Com
Bandung — Isu pembatasan ruang publik di Kota Bandung kembali mencuat. Pimpinan Pusat Komunitas Buah Batu Corps (BBC) melontarkan kritik terhadap kebijakan Pemerintah Kota Bandung yang dinilai semakin membatasi akses masyarakat terhadap ruang publik.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DPP BBC, Jalan Regensi Buah Batu, Bandung, Jumat (2/5/2026).
Hadir dalam kegiatan itu Ketua Umum BBC H. Bagus Machdiantoro, Wakil Sekretaris Jenderal Asep Riyadi, Ketua Bidang OKK Apa Salapudin, serta Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Saeful Ramadhan.
Dalam keterangannya, BBC menilai sejumlah kebijakan pemerintah kota mencerminkan pengelolaan ruang publik yang semakin eksklusif dan berpotensi mengurangi hak masyarakat dalam menikmati fasilitas kota.
“Bandung saat ini sedang darurat ruang publik. Masyarakat semakin sulit menikmati ruang terbuka secara bebas, aman, dan setara,” ujar perwakilan BBC.
Menurut BBC, ruang publik seharusnya menjadi tempat interaksi sosial, aktivitas budaya, hingga penggerak ekonomi masyarakat. Mereka juga menyinggung sejumlah regulasi yang mengatur pentingnya keterbukaan ruang publik, seperti UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, hingga Perda Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2019.
CFD Buah Batu Jadi Sorotan
BBC secara khusus menyoroti pengelolaan Car Free Day (CFD) Buah Batu yang telah berjalan sejak tahun 2011. Selama bertahun-tahun, kawasan tersebut dinilai menjadi pusat aktivitas warga sekaligus mendorong pertumbuhan pelaku UMKM.
Pada era kepemimpinan Dada Rosada hingga Ridwan Kamil, CFD Buah Batu disebut berjalan aktif dengan dukungan berbagai pihak. Namun saat ini, BBC menilai pengelolaannya tidak lagi optimal dan mulai kehilangan fungsi utamanya sebagai ruang publik yang inklusif.
Kritik Pengelolaan Alun-Alun Bandung
Selain CFD, BBC juga mengkritik kondisi Alun-Alun Bandung yang kini dipagari. Mereka menilai keberadaan pagar membatasi akses masyarakat dan dianggap sebagai simbol pembatasan ruang publik.
Menurut BBC, alasan keamanan, konservasi, maupun penataan kawasan tidak cukup menjadi dasar untuk membatasi ruang terbuka yang seharusnya dapat diakses seluruh warga.
Sampaikan Dua Tuntutan
Dalam pernyataan sikapnya, BBC menyampaikan dua tuntutan kepada Pemerintah Kota Bandung, yakni mengembalikan fungsi CFD Buah Batu sebagai ruang publik dengan pengelolaan bersama komunitas BBC, serta membuka kembali akses Alun-Alun Bandung sebagai ruang publik yang inklusif bagi masyarakat.
BBC juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal keberadaan ruang publik di Kota Bandung agar tetap terbuka dan dapat dinikmati semua kalangan.
*mona*
