Kedok Makan Bergizi, Tapi Racuni Lingkungan, KCBI Ultimatum Dapur MBG Jayamulya
Slogan “Makan Bergizi Gratis” kini tercoreng dugaan praktik kotor di lapangan. LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) secara resmi melayangkan somasi keras terhadap pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kampung Cikarang Girang, Desa Jayamulya, Kabupaten Bekasi.
Dapur yang seharusnya menyajikan kesehatan bagi masyarakat, justru dituding menjadi sumber petaka lingkungan. KCBI menemukan adanya penanaman pipa aliran limbah “siluman” yang dilakukan tanpa sosialisasi, tanpa izin warga, bahkan merusak infrastruktur jalan lingkungan.
“Jangan gunakan program sosial sebagai tameng untuk mengangkangi hukum! Jika limbah dibuang sembarangan tanpa standar teknis, itu adalah kejahatan lingkungan,” tegas Koordinator KCBI, A. Marpaung, dengan nada tinggi.
Legalitas Dipertanyakan, Warga Terancam
KCBI menuntut transparansi total terkait dokumen UKL-UPL dan izin teknis pengelolaan limbah. Marpaung menegaskan bahwa operasional skala besar wajib tunduk pada aturan lingkungan hidup, bukan bergerak di bawah radar hukum dengan memanfaatkan nama program pemerintah.
“Warga bukan objek yang bisa dikorbankan. Apakah ada izinnya? Apakah ada pengelolaannya? Jangan sampai demi sepiring makanan bergizi, lingkungan warga jadi hancur dan tercemar,” tambahnya.
Ultimatum 3 Hari
Tidak main-main, KCBI memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam bagi pengelola untuk muncul ke permukaan dan menunjukkan legalitas operasional mereka. Jika bungkam, kasus ini dipastikan akan diseret ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi dan jalur pidana.
Hingga saat ini, pihak pengelola Dapur MBG Jayamulya masih memilih tutup mulut. Sikap bungkam ini justru memperkuat kecurigaan publik: Apakah ada kelalaian administratif yang disengaja, ataukah pengawasan pemerintah daerah memang sedang tidur nyenyak?
Masyarakat menanti keberanian Pemkab Bekasi untuk menindak tegas jika terbukti ada pelanggaran. Program mulia tidak boleh dijalankan dengan cara-cara yang merusak.
(Red)
