Pengadaan Mobil Dinas Rp3,1 Miliar Picu Gelombang Protes, Kantor Bupati Samosir Didemo Warga
Ratusan warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat Samosir menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Samosir, Jalan Rianiate, Pangururan Kabupaten Samosir pada Kamis (22/1/2026).
Aksi ini dipicu oleh kebijakan Pemerintah Kabupaten Samosir yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,1 miliar dari APBD Tahun Anggaran (TA) 2025 untuk pengadaan mobil dinas baru bagi Bupati Samosir.
Koordinator aksi, Pangihutan Sinaga, dalam orasinya menegaskan bahwa pengadaan kendaraan mewah tersebut sangat tidak tepat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tertekan. Ia menilai kebijakan ini menunjukkan ketidakpekaan pemerintah terhadap realitas di lapangan, seperti infrastruktur jalan yang rusak dan layanan publik yang belum optimal.
“Di saat masyarakat Samosir masih bergulat dengan tekanan ekonomi, jalan rusak, dan layanan publik yang dikeluhkan, Bupati Samosir justru membeli mobil dinas baru senilai Rp3,1 miliar.
Ini akan menjadi mobil dinas bupati termahal di Indonesia,” ujar Pangihutan dengan nada tegas.
Lebih lanjut, Pangihutan menyoroti bahwa kebijakan tersebut bertolak belakang dengan instruksi Pemerintah Pusat yang meminta kepala daerah melakukan efisiensi anggaran dan memprioritaskan belanja yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
“Ini bukan sekadar soal kendaraan, melainkan soal moral penguasa dalam mengelola uang rakyat. Uang APBD itu milik rakyat, bukan milik pejabat,” tambahnya.
Sempat Terjadi Ketegangan
Pantauan di lokasi, massa membawa berbagai poster dan spanduk berisi tuntutan pembatalan pengadaan mobil dinas serta transparansi dalam penyusunan APBD 2025. Suasana sempat memanas ketika massa dihalangi oleh sejumlah pejabat Pemkab Samosir saat hendak memasuki area kantor bupati.
Setelah ketegangan mereda, perwakilan massa akhirnya ditemui oleh Asisten Pemerintahan Setdakab Samosir dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Hotraja Sitanggang, di halaman kantor.
Meski pejabat terkait mengajak perwakilan warga untuk berdiskusi di dalam ruangan, tawaran tersebut ditolak oleh massa aksi.
Massa merasa jenuh dengan penjelasan normatif yang disampaikan oleh pihak eksekutif. Merasa aspirasinya tidak mendapat jawaban konkret terkait pembatalan anggaran, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib namun menjanjikan akan terus mengawal isu ini.
Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Bupati Samosir sedang diuji.
Masyarakat mendesak agar anggaran fantastis tersebut dialihkan ke sektor yang lebih mendesak, seperti perbaikan infrastruktur jalan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil.
(Ronald)
