Atasi Banjir Tahunan, Plt Bupati Bekasi Fokus pada Penataan Tata Ruang dan Penertiban Bangli
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menegaskan bahwa penanganan masalah banjir tahunan di wilayah Kabupaten Bekasi membutuhkan solusi konkret yang menyeluruh.
Ia menyatakan bahwa penanganan tidak boleh hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi harus menyentuh akar permasalahan, yakni pengembalian fungsi lahan dan penataan lingkungan.
Menurut Asep, salah satu faktor utama penyebab banjir yang kerap melanda Bekasi adalah banyaknya bangunan liar (bangli) dan aset warga yang menjorok ke badan sungai, sehingga memicu penyempitan saluran air secara signifikan.
“Kita tidak bisa hanya menyalahkan faktor alam seperti hujan atau perilaku membuang sampah.
Bangunan liar dan tata ruang yang tidak sesuai aturan juga menjadi penyebab utama banjir yang harus segera kita benahi,” ujar Asep Surya Atmaja saat memberikan keterangan resmi, Selasa (20/1/2026).
Asep mencontohkan langkah tegas yang telah diambil saat melakukan peninjauan di sekitar RSUD. Tim di lapangan menemukan sejumlah bangunan warung yang berdiri tepat di atas drainase sehingga menghambat laju air.
“Bangunan tersebut sudah kami bongkar. Namun, pemerintah tetap memberikan solusi kemanusiaan dengan memfasilitasi para pedagang agar bisa tetap berusaha di lokasi yang sudah ditata dan tidak mengganggu fungsi drainase,” jelasnya.
Selain warung, penertiban serupa akan menyasar jembatan-jembatan sempit yang menghambat arus sungai serta bangunan permanen yang berdiri terlalu dekat dengan bibir sungai.
Di sisi lain, ia juga menyoroti masalah sampah yang kerap menyumbat aliran air dan memperparah genangan saat intensitas hujan tinggi.
Guna mempercepat penyelesaian masalah ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terus menjalin koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Koordinasi ini mencakup sinkronisasi kebijakan tata ruang, penguatan tanggul, serta normalisasi sungai-sungai besar.
Asep juga secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap instruksi Gubernur Jawa Barat mengenai pengendalian alih fungsi lahan dan rencana penerapan moratorium izin pembangunan perumahan baru di zona rawan banjir.
“Saya sangat sependapat dengan Pak Gubernur. Banyak kawasan yang dulunya adalah daerah resapan air, sekarang telah berubah menjadi hutan beton atau perumahan. Airnya mau lari ke mana kalau jalannya tertutup? Ini yang harus kita evaluasi dan perbaiki bersama,” katanya lagi.
Menatap masa depan, Pemkab Bekasi akan memprioritaskan inovasi teknis seperti pembuatan sodetan dan normalisasi sungai secara berkelanjutan.
Asep mengakui bahwa tantangan banjir yang dihadapi saat ini adalah akumulasi dari dampak perencanaan tata kota di masa lalu.
“Ini memang dampak perencanaan masa lalu. Sekarang adalah tugas kami untuk mencari solusi agar risiko banjir bisa terus dikurangi, sehingga tidak lagi menjadi masalah tahunan yang menghantui masyarakat Kabupaten Bekasi,” pungkas Asep.
(Red)
