Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Berita » KPK Sayangkan Sikap Mangkir Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno dalam Kasus Suap Proyek

KPK Sayangkan Sikap Mangkir Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno dalam Kasus Suap Proyek

  • account_circle Suryo Sudharmo
  • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KPK Sayangkan Sikap Mangkir Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno dalam Kasus Suap Proyek

Jakarta – Temporatur.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan ketidakhadiran anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Nyumarno, dalam agenda pemeriksaan tim penyidik.

Nyumarno sedianya diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap “ijon proyek” yang menjerat Bupati nonaktif Bekasi, Ade Kuswara Kunang.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa Nyumarno tidak hadir tanpa memberikan keterangan ataupun konfirmasi alasan ketidakhadirannya kepada penyidik.

“Artinya sampai saat ini saudara NY atau Nyumarno, anggota DPRD Bekasi, mangkir tanpa pemberitahuan,” tegas Budi saat memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (8/1/2026).

Pentingnya Keterangan Saksi

Budi menjelaskan bahwa kehadiran para saksi sangat krusial bagi penyidik. Keterangan Nyumarno dibutuhkan untuk memperkuat alat bukti dan mendalami aliran dana serta mekanisme suap dalam proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang tengah disidik.

“Keterangan setiap saksi sangat dibutuhkan penyidik untuk melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan perkara tersebut,” tambah Budi.

Peringatan Penjemputan Paksa

KPK melayangkan imbauan keras agar Nyumarno kooperatif dan hadir pada penjadwalan ulang pemeriksaan mendatang. Lembaga antirasuah tersebut mengingatkan bahwa pemenuhan panggilan penyidik adalah kewajiban hukum.

“Oleh karena itu, kami mengimbau kepada yang bersangkutan, untuk penjadwalan pemeriksaan selanjutnya agar bisa hadir dan memenuhi panggilan penyidik,” ujarnya.

Saat disinggung mengenai kemungkinan dilakukannya penjemputan paksa jika saksi kembali tidak hadir, Budi menyatakan pihaknya masih akan memantau perkembangan situasi. Namun, ia tidak menutup kemungkinan adanya tindakan tegas sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Ya, kita lihat nanti perkembangannya. Yang pasti KPK mengimbau agar pada penjadwalan berikutnya yang bersangkutan bisa hadir,” pungkas Budi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Nyumarno maupun Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi terkait ketidakhadiran tersebut.

Repoter : Lie
Biro : Jakarta

  • Penulis: Suryo Sudharmo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gempa di Sumedang, Pj.Gubernur Jabar Himbau Masyarakat Tetap Tenang dan Waspada

    • calendar_month Senin, 1 Jan 2024
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — JABAR || TEMPORATUR.COM Rentetan gempa terjadi tiga kali pada Minggu (31/12/2023) dengan episentrum di wilayah Kabupaten Sumedang. Kerusakan terjadi pada beberapa bangunan, tidak ada laporan korban jiwa. SelanjutnyaTMMD Imbangan 2026 Rampungkan Pavingisasi di Ramban Wetan, Wabup Bondowoso Apresiasi Sinergi TNI dan MasyarakatInformasi resmi dari konferensi pers BMKG, Minggu malam, menyebutkan, gempa terjadi […]

  • Kemlu Berhasil Pulangkan 400 WNI Terduga Korban TPPO Online Scam dari Myanmar

    • calendar_month Selasa, 18 Mar 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Setelah upaya yang tidak mudah untuk melewati wilayah konflik dan menyeberangi batas Myanmar – Thailand, Tim Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, dibantu oleh KBRI Yangon dan KBRI Bangkok hari ini (18/3) telah berhasil memulangkan 400 WNI terduga korban TPPO terjerumus jaringan online scam dari Myawaddy, Myanmar. 400 WNI terduga korban TPPO ini diterbangkan dengan dua pesawat dari Bandara Don Mueang Bangkok dan telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Sekitar 154 WNI sisanya direncanakan tiba besok, 19 Maret 2025 juga melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dengan demikian, total WNI terduga korban TPPO yang dipulangkan berjumlah 554 orang dengan 449 laki-laki dan 105 perempuan.

    Menteri Luar Negeri Sugiono menyambut kloter pertama pemulangan WNI tersebut di Bandara Soekarno-Hatta. “Upaya repatriasi WNI ini merupakan arahan Presiden Prabowo untuk melakukan perlindungan dan penyelamatan WNI yang mengalami masalah di luar negeri,” papar Menlu Sugiono.

  • Polda Sulsel Gelar Jumat Curhat, Dengar Aduan Masyarakat

    Polda Sulsel Gelar Jumat Curhat, Dengar Aduan Masyarakat

    • calendar_month Sabtu, 31 Des 2022
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Makasar-Sulsel || Temporatur.com   SelanjutnyaPolisi Bersama Masyarakat : Kapolres Blitar Serap Aspirasi Warga Lewat Curhat KamtibmasKapolda Sulsel Irjen Pol Nana Sudjana menampung berbagai aspirasi masyarakat melalui program Jumat Curhat yang diadakan di Mesjid An Nur Baddoka Kec. Biringkanaya Kota Makassar, Jumat (30/12/2022). Dalam kesempatan itu, Kapolda bersama Wakapolda Sulsel dan Irwasda, serta PJU lainnya mendengar […]

  • Keterangan foto: Nusron Wahid Menteri ATR/BPN Republik Indonesia

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Minta Maaf atas Pernyataan Soal Kepemilikan Tanah

    • calendar_month Selasa, 12 Agt 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan permohonan maaf terkait pernyataannya yang sebelumnya menyebut bahwa seluruh tanah adalah milik negara. Pernyataan tersebut dinilai menimbulkan kesalahpahaman dan memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

  • AWIBB Mengecam Keras Pengeroyokan Wartawan di Tambun, Desak Polisi Bertindak Cepat

    • calendar_month Selasa, 30 Sep 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama (AWIBB) mengecam keras aksi pengeroyokan terhadap seorang wartawan berinisial DPA (41) saat melakukan peliputan di Mangun Jaya, Tambun, Kabupaten Bekasi, Sabtu (27/9/2025). AWIBB mendesak pihak kepolisian untuk segera menangkap para pelaku dan mengusut tuntas kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

  • Keterangan foto: Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, S.Kom., S.H., M.H., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam rangka Pembahasan Penyampaian Rancangan Nota Keuangan dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di Ruang Sidang DPRD Lampung Utara, Rabu 5 November 2025.

    Wakil Bupati Hadiri Rapat Paripurna DPRD Lampung Utara Bahas Rancangan APBD 2026

    • calendar_month Kamis, 6 Nov 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Wakil Bupati Hadiri Rapat Paripurna DPRD Lampung Utara Bahas Rancangan APBD 2026

expand_less