Tuntutan Disetujui DPRD, Masyarakat: Janji Tertulis Harus Dibuktikan, Jangan Hanya Formalitas
Aksi unjuk rasa 21 April kemarin akhirnya membuahkan hasil. Pimpinan dan seluruh Ketua Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Timur menyatakan sepakat serta menyetujui seluruh poin tuntutan yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Kaltim dan Mahasiswa dengan membubuhkan tanda tangan pada Pakta Integritas.
Namun di balik capaian tersebut, masih tersimpan kekecewaan mendalam di hati masyarakat. Publik menyoroti ketidakhadiran sosok paling penting, yaitu Ketua DPRD sendiri, Hasanuddin Masud. Menurut informasi yang diterima, saat itu beliau sedang berada di luar daerah, tepatnya sedang melakukan kegiatan retret di Magelang, Jawa Tengah .
“Tuannya Bertamu, Pelayannya Menghilang”
Sikap ini dinilai sangat ironis, apalagi berbanding lurus dengan ketidakhadiran adiknya sendiri, Gubernur Rudy Mas’ud, yang juga memilih bersembunyi di balik tembok kantor dan tidak mau menemui rakyat.
“Kami menyebut ini sebagai momen di mana ‘tuannya bertamu, tapi Pelayannya menghilang’. Rakyat adalah pemilik kekuasaan, pemilik negara, yang datang berkunjung menyampaikan aspirasi. Tapi yang terjadi? Kedua pemimpin tertinggi ini justru enggan berhadapan,” ujar Murdi, salah satu peserta aksi, Kamis (23/04/2026).
Murdi menegaskan, ketidakhadiran mereka berdua saat rakyat datang adalah bukti nyata kurangnya penghargaan terhadap suara rakyat.
“Bagaimana mau percaya kalau saat rakyat datang menagih janji, mereka justru lari dan bersembunyi? Hasanuddin Masud tidak ada karena sedang di Magelang, Rudy Mas’ud juga tidak mau keluar. Ini bentuk penghinaan terhadap demokrasi,” tegasnya dengan nada kecewa.
Menanti Tindak Lanjut, Jangan Cuma Tinta di Kertas
Meskipun tuntutan sudah disetujui dan ditandatangani oleh jajaran pimpinan lainnya, masyarakat menegaskan tidak akan lengah. Mereka menuntut agar komitmen itu segera ditindaklanjuti, bukan hanya menjadi tinta kering di atas kertas.
“Kami mengapresiasi rekan-rekan dewan yang sudah berani tanda tangan. Tapi ingat, ini baru awal. Sekarang masyarakat menanti bukti nyata. Apakah benar mau audit anggaran? Apakah benar mau tindaklanjuti kasus KKN dan nepotisme?” tanya Murdi.
Massa berjanji akan terus mengawal setiap langkah DPRD. Jangan sampai dokumen ini hanya menjadi alat pencitraan untuk meredam amarah rakyat, namun pada akhirnya tidak ada satu pun poin yang dieksekusi.
“Rakyat Kaltim sudah tidak mau dibohongi lagi. Tanda tangan itu adalah ikrar moral dan politik. Jika dilanggar, maka rakyat yang akan menilai dan memberikan hukumannya,” pungkasnya.
Penulis: Irpan
Editor: Suryo Sudharmo
