Usung Tagline #BekasiMuak, Koalisi Pemuda Rakyat Bangkit Demo Dugaan Gratifikasi Rotasi Pejabat
KABUPATEN BEKASI – Temporatur.com
Gelombang protes mendatangi Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi pada Senin, 29 Desember 2025. Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Pemuda Rakyat Bangkit (KPRB) menggelar aksi demonstrasi menuntut pengusutan tuntas dugaan gratifikasi dalam proses open bidding serta rotasi-mutasi pejabat kedinasan di lingkungan Pemkab Bekasi.
Dalam aksi tersebut, massa membentangkan poster mencolok bertuliskan #BekasiMuak. Perwakilan aksi, Novian Ramadhan, menyatakan bahwa slogan tersebut merupakan puncak kejenuhan pemuda dan rakyat Bekasi terhadap praktik korupsi.
“Tagline ini adalah bentuk kejenuhan dari pemuda rakyat Bekasi terhadap para pemangku kebijakan yang korup dan sistem pemerintahan yang tidak waras,” ujar Novian di sela-sela aksi
KPRB menilai proses open bidding yang berlangsung saat ini jauh dari prinsip meritokrasi. Mereka menganggap dugaan gratifikasi ini telah melahirkan dehumanisasi dan mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Hal ini juga merujuk pada ancaman pidana bagi pelaku gratifikasi yang diatur tegas dalam Pasal 12 B ayat (2) UU Tipikor No. 20 Tahun 2001.
Koordinator aksi lainnya, Muhamad Revi, menegaskan bahwa gerakan ini tidak akan berhenti sampai ada tindakan nyata dari pimpinan daerah.
“Aksi hari ini adalah aksi pertama dari aliansi kita. Kami pastikan ini bukanlah aksi terakhir jika tidak ada respons dari Plt Bupati Kabupaten Bekasi terhadap tuntutan kami,” tegas Revi.
Empat Tuntutan Utama KPRB:
Dalam pernyataan sikapnya, KPRB menyampaikan empat poin tuntutan krusial kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi:
1.Tinjau Ulang Hasil Seleksi
Menuntut Plt Bupati Bekasi meninjau kembali hasil open bidding rotasi pejabat hingga adanya putusan pengadilan tetap terkait kasus tersangka Bupati AKK
2.Pembatalan Keputusan Pansel
Mendesak pembatalan hasil keputusan panitia seleksi jika terbukti terjadi praktik gratifikasi oleh oknum pejabat sesuai regulasi yang berlaku.
3.Usut Tuntas Pidana
Mendiskusikan seluruh pihak terkait di lingkungan Pemkab Bekasi untuk proaktif mengusut tuntas dugaan tindak pidana gratifikasi.
4.Wujudkan Pemerintahan Bersih
Mendorong Plt Bupati menciptakan lingkungan pemerintahan yang jujur, adil, akuntabel, dan profesional.
Hingga berita ini diturunkan, massa masih menunggu tanggapan resmi dari pihak Sekretariat Daerah maupun Plt Bupati Kabupaten Bekasi untuk melakukan audiensi terbuka.
(Red)
