PETI Diduga Masih Beroperasi di Ulu Rawas, Warga Desak Polres Muratara Turun Langsung
- account_circle Redaksi
- calendar_month 14 menit yang lalu
- print Cetak

Keterangan foto: PETI Diduga Masih Beroperasi di Ulu Rawas, Warga Desak Polres Muratara Turun Langsung
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Aktivitas Rakit Dompeng di Jangkat, Pulau Kidak, dan Napalicin Dikeluhkan, Warga Minta Penindakan Tidak Hanya Menyasar Pekerja Lapangan
MURATARA — TEMPORATUR.COM
Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), diduga masih berlangsung. Warga Desa Jangkat, Pulau Kidak, dan Napalicin mendesak Polres Muratara segera melakukan pengecekan lapangan serta menindak aktivitas pertambangan ilegal yang disebut masih menggunakan rakit dompeng di sepanjang aliran sungai.
Keluhan masyarakat terutama berkaitan dengan kondisi air sungai yang dilaporkan semakin keruh dan berwarna kecokelatan. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu kebutuhan sehari-hari warga, mulai dari mandi, mencuci, hingga pemanfaatan air sungai lainnya.
Salah seorang warga Ulu Rawas mengatakan, masyarakat telah berulang kali mendengar rencana penertiban PETI. Namun, menurutnya, aktivitas penambangan yang diduga ilegal masih ditemukan di sejumlah titik.
“Kami sudah berkali-kali dengar akan ditertibkan, tapi faktanya di lapangan masih ada yang beroperasi. Sungai kami sudah keruh. Kami minta Pak Kapolres yang baru ini jangan hanya dengar laporan bagus dari bawah, tapi turun langsung lihat ke Jangkat, Pulau Kidak, Napalicin,” ujar seorang warga kepada media ini, Sabtu (21/11/2026).
Masyarakat berharap Kapolres Muratara AKBP Ardy Agung Permadi, S.H., S.I.K., M.H., memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut melalui langkah penertiban yang terukur, berkelanjutan, dan sesuai ketentuan hukum.
Warga juga meminta penanganan PETI tidak berhenti pada penindakan terhadap para pekerja di lapangan. Aparat penegak hukum (APH) diharapkan turut menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal, penampung hasil tambang, maupun pihak lain yang terlibat dalam aktivitas tersebut.
“Kami mendukung penuh Polri memberantas PETI. Tapi tolong, jangan tebang pilih. Kalau memang mau diberantas, berantas sampai ke akarnya. Jangan sampai yang kecil ditangkap, yang besar dibiarkan,” tegas warga lainnya.
Masyarakat Minta Penegakan Hukum dan Pemulihan Lingkungan
Persoalan PETI tidak hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari pada sungai.
Secara hukum, kegiatan pertambangan wajib memenuhi ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Selain itu, apabila aktivitas tersebut terbukti menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, penanganannya juga dapat mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya.
Karena itu, masyarakat berharap penanganan dilakukan secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan terhadap dugaan pencemaran sungai serta langkah pemulihan lingkungan apabila ditemukan kerusakan.
Hingga berita ini diterbitkan, Kapolres Muratara AKBP Ardy Agung Permadi, S.H., S.I.K., M.H., dan pihak Humas Polres Muratara masih diupayakan untuk dimintai konfirmasi terkait keluhan masyarakat tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi Polres Muratara maupun pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi yang berimbang.
Masyarakat berharap aparat segera turun ke lokasi untuk memastikan kebenaran laporan tersebut. Warga juga meminta agar penegakan hukum terhadap dugaan PETI di Kecamatan Ulu Rawas dilakukan secara transparan dan konsisten demi melindungi lingkungan serta kepentingan masyarakat.
Tim Investigasi TEMPORATUR.COM
- Penulis: Redaksi
- Editor: Redaksi
- Sumber: https://temporatur.com/


Saat ini belum ada komentar