JPKP Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Kabupaten Bekasi: “Jangan Tebang Pilih!”
KABUPATEN BEKASI – Temporatur.com
Pasca-penangkapan Bupati Bekasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, gelombang desakan agar lembaga antirasuah tersebut melakukan pembersihan total di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terus mengalir.
Salah satunya datang dari Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (DPD JPKP) Kabupaten Bekasi.
Ketua JPKP Kabupaten Bekasi, Deden Guntara, secara tegas menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah penegakan hukum yang sedang berjalan. Namun, ia mengingatkan agar KPK tidak berhenti pada satu individu atau satu perkara saja.
“Kami mendukung penuh KPK untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya. Jangan sampai penanganan perkara hanya menyentuh permukaan saja. Jika ditemukan keterlibatan pihak lain—baik itu pejabat aktif, mantan pejabat, maupun pihak swasta—semuanya harus diproses tanpa tebang pilih,” tegas Deden kepada awak media, Senin (29/12/2025).
Momentum Perbaikan Tata Kelola
Menurut Deden, kasus yang sedang bergulir ini harus menjadi momentum penting untuk membongkar sengkarut tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bekasi yang selama ini diduga banyak bermasalah. Transparansi dalam proses hukum dinilai menjadi kunci utama untuk memulihkan kepercayaan publik yang sempat tergerus.
“Uang negara yang diduga disalahgunakan harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Penegakan hukum ini penting agar memberikan efek jera (deterrent effect) serta menjadi peringatan keras bagi para pejabat lainnya agar tidak lagi menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan pribadi atau golongan,” tambahnya.
JPKP Siap Kawal Proses Hukum
Menutup pernyataannya, Deden menekankan bahwa masyarakat Kabupaten Bekasi menaruh harapan besar pada profesionalisme dan independensi KPK. Ia memastikan bahwa organisasinya akan tetap berada di garis depan dalam memantau jalannya kasus ini.
“Kami dari JPKP akan terus mengawal dan mengawasi setiap tahapan proses hukum ini. Harapan besar kami, Kabupaten Bekasi ke depan bisa memiliki sistem pemerintahan yang benar-benar bersih, berintegritas, dan sepenuhnya bebas dari praktik korupsi,” pungkasnya.
(Red)
