Relawan RAMBO Kirim Surat ke KPK, Desak Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih di Kabupaten Bekasi
KABUPATEN BEKASI – Temporatur.com
Organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Membela Prabowo (RAMBO) resmi melayangkan surat dukungan sekaligus desakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 23 Desember 2025.
Langkah ini diambil untuk mendorong penegakan hukum yang tegas dan transparan terkait rentetan dugaan kasus korupsi yang mengguncang Kabupaten Bekasi.
Surat bernomor 014/RAMBO/XII/2025 tersebut dikirimkan sebagai respons cepat terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Ade Kuswara Kunang, serta mencuatnya berbagai dugaan praktik rasuah yang disinyalir melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Ketua Umum RAMBO, Haetami Abdallah, menegaskan bahwa praktik korupsi di wilayah tersebut dinilai sudah berlangsung secara sistematis dan berulang. Kondisi ini dianggap sangat merugikan keuangan negara serta merampas hak-hak dasar masyarakat Bekasi.
“Jika tidak ditangani secara serius, praktik ini akan menjadi preseden buruk dan semakin menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah,” tegas Haetami dalam keterangan tertulisnya melalui surat tersebut.
Tuntutan Penuntasan Hingga Akar
Dalam pernyataannya, RAMBO mendesak lembaga antirasuah tersebut untuk bertindak tanpa pandang bulu. Mereka meminta KPK menindak seluruh pihak yang terindikasi terlibat, mulai dari level eselon bawah hingga pejabat tinggi.
Fokus utama yang didorong adalah penelusuran aliran dana dari proyek fiktif, praktik penggelembungan anggaran (mark-up), hingga penyalahgunaan dana daerah.
Selain desakan hukum, RAMBO juga mendorong dilakukannya audit independen serta penguatan pemantauan publik terhadap seluruh proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bekasi. Hal ini dianggap krusial guna memastikan proses hukum tetap berada pada jalur yang transparan dan bebas dari intervensi politik pihak mana pun.
Efek Jera bagi Pejabat
RAMBO menekankan bahwa pemberian efek jera yang nyata sangat diperlukan. Menurut mereka, penegakan hukum yang konsisten akan menjadi peringatan keras bagi pejabat publik lainnya bahwa jabatan bukanlah tameng kekebalan hukum.
“Dukungan publik terhadap KPK sangat besar. Masyarakat menunggu keberanian KPK untuk memutus rantai korupsi di Kabupaten Bekasi dan menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk semua,” lanjut Haetami.
Mengakhiri pernyataannya, RAMBO menyatakan komitmennya untuk terus berperan sebagai pengawas publik. Mereka siap mendukung setiap langkah sah KPK dalam upaya membersihkan birokrasi dari praktik korupsi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih.
Reporter: Umpah
Sumber: Temporatur.com
