Pemerintah Belum Tetapkan Status Bencana Nasional di Tiga Provinsi Sumatera, Rocky Gerung Beri “Sentilan Pedas”
Pemerintah Indonesia hingga kini belum menetapkan status bencana nasional untuk musibah banjir bandang dan tanah longsor dahsyat yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana ini telah menelan ratusan korban jiwa dan menyebabkan kerusakan infrastruktur parah.
Situasi ini memicu kritik dari berbagai pihak, termasuk pengamat politik Rocky Gerung, yang melontarkan sindiran pedas terhadap respons pemerintah pusat dan para menteri terkait.
Skala Bencana dan Ketiadaan Status Nasional
Menurut data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Rabu (10/12/2025) pagi, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana di tiga provinsi tersebut telah mencapai 967 orang, sementara ratusan lainnya masih dinyatakan hilang. Bencana ini berdampak pada jutaan warga dan menyebabkan kerusakan ekologis yang parah, terutama di wilayah hulu yang dieksploitasi oleh perusahaan tertentu.
Meskipun skala kerusakan dan jumlah korban sangat besar, pemerintah pusat memilih untuk tidak menetapkan status bencana nasional. Pihak pemerintah, melalui Kementerian Sekretariat Negara, memastikan penanganan bencana tetap optimal di bawah koordinasi pemerintah daerah, dengan alasan implikasi anggaran yang besar jika status nasional diberlakukan. Indonesia juga dilaporkan menolak bantuan internasional terkait bencana ini.
Kritik Tajam Rocky Gerung
Menanggapi penanganan bencana ini, akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung menilai ada kegagalan negara dalam mitigasi risiko bencana dan etika publik dari para pejabat.
Rocky Gerung menyebut bahwa sikap beberapa menteri yang terkesan melakukan pencitraan di tengah penderitaan korban adalah bentuk “pameran kemanusiaan yang palsu”.
Ia secara spesifik menyinggung Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang sempat viral memanggul beras saat kunjungan, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
“Kalau punya etika, harusnya Raja Juli ditegur, Zulhas mundur,” ujar Rocky, menekankan pentingnya etika dalam pemerintahan.
Ia berpendapat bahwa jika para menteri yang disorot bersedia mundur, masyarakat masih bisa berharap pemerintah memiliki etika. Kritik ini menyiratkan adanya ketidakberesan atau sikap yang tidak tulus (mirip dengan tudingan “curang” dalam konteks etika dan moralitas publik) dalam penanganan krisis kemanusiaan ini.
Menurut Rocky, kegagalan ini harus dipahami oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai sinyal bahwa negara telah gagal mengantisipasi bencana, dan menteri-menteri justru sibuk membuat pencitraan.
(Red)
