Desa Talang Donok Gelar Musdes RKPDes 2026, Warga Diminta Sampaikan Usulan Prioritas Pembangunan
Lebong|Bengkulu – ,Temporatur.com
Pemerintah Desa Talang Donok, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun anggaran 2026 pada Rabu, 26 November 2025. Kegiatan berlangsung di balai desa setempat dengan dihadiri pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, pendamping desa, serta perwakilan unsur kelembagaan desa.
Ketua BPD Talang Donok, Arpan Dahri, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musdes merupakan forum resmi untuk menyepakati arah pembangunan desa agar dapat berjalan maksimal.
“Acara ini diselenggarakan agar pembangunan desa dapat berjalan lancar, terarah, dan sesuai kebutuhan warga. Kami berharap seluruh peserta memberikan masukan yang objektif demi kemajuan desa,” tegasnya.
Sementara itu, Pjs Kepala Desa Talang Donok, Linda Haryani, S.Kep, menjelaskan bahwa penyusunan RKPDes 2026 digelar atas inisiatif dan fasilitasi ketua BPD beserta seluruh anggota.
“Musdes ini merupakan momentum penting untuk menyusun rencana pembangunan desa. Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Semua usulan akan dibahas dan disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan anggaran,” ungkapnya.
Linda juga mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan kebutuhan mendesak desa, baik terkait pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi, maupun pelayanan sosial.
“Silakan bapak ibu sampaikan usulan dan aspirasi. Mungkin ada pembangunan yang harus diprioritaskan pada tahun 2026 agar bisa kita masukkan dalam RKPDes,” tambahnya.
Musyawarah berlangsung secara partisipatif, di mana warga diberi kesempatan untuk menyampaikan rencana pembangunan yang dianggap paling dibutuhkan, sehingga hasil Musdes dapat menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan desa yang lebih tepat sasaran.
Perwakilan Kecamatan Topos, Lelawati, yang hadir mewakili Camat Topos, turut memberikan arahan dalam forum Musdes tersebut. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa Musdes penyusunan RKPDes seharusnya telah dilaksanakan sejak bulan Juli.
“Adapun yang ingin saya sampaikan, seyogianya acara ini sebenarnya sudah harus dilaksanakan sejak Juli. Namun karena ada sesuatu hal, maka pelaksanaannya baru bisa dilakukan sekarang. Tidak apa, yang terpenting prosesnya tetap berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Lelawati juga menyoroti arah prioritas pembangunan desa tahun 2026 agar benar-benar mengutamakan kebutuhan mendasar masyarakat.
“Prioritas utama hendaknya difokuskan pada pembangunan yang memang belum pernah dibangun. Bukan pada kegiatan rehap yang tidak terlalu mendesak,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pemerintah desa harus mengutamakan kepentingan yang memiliki sifat urgent, terutama yang berpengaruh langsung terhadap pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.
“Apa pun yang menjadi kepentingan mendesak—yang bersifat urgent—itulah yang harus diutamakan. Silakan masyarakat menyampaikan kebutuhan riil di lapangan agar bisa kita masukkan dalam RKPDes 2026,” tambahnya.
Arahan dari pihak kecamatan tersebut memperkuat prinsip bahwa pembangunan desa harus terencana, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan paling mendesak.
(SR)
