Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Berita » Daerah » Penyaluran BLT Kesra Desa Sukamulya Diduga Janggal, Dilakukan di Rumah Pejabat Dusun Alih-alih Kantor Desa

Penyaluran BLT Kesra Desa Sukamulya Diduga Janggal, Dilakukan di Rumah Pejabat Dusun Alih-alih Kantor Desa

  • account_circle Suryo S
  • calendar_month Kamis, 27 Nov 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SUKAMULYA – Temporatur.com

Proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) di Desa Sukamulya, Dusun 01, menuai tanda tanya. Penyaluran dana bantuan sosial yang seharusnya bersifat transparan dan akuntabel di lokasi resmi, dilaporkan berlangsung di kediaman pribadi Kepala Dusun 01, bukan di kantor pemerintahan desa setempat.

Beberapa warga penerima manfaat mengungkapkan keheranan mereka atas pemilihan lokasi ini, yang dinilai menyimpang dari prosedur standar penyaluran bantuan publik yang lazimnya menggunakan fasilitas umum desa seperti balai desa atau kantor pos. Penyaluran bantuan sosial secara resmi biasanya dikoordinasikan oleh pemerintah desa dan diawasi oleh pihak terkait seperti BPD, Camat, dan Inspektorat untuk memastikan transparansi dan ketepatan sasaran.

Ketika dikonfirmasi mengenai alasan di balik pemilihan lokasi tersebut dan potensi pelanggaran administrasi, Munggah Kepala Dusun 01 memilih untuk bungkam. Pejabat dusun tersebut dilaporkan menghindari awak media dan tidak memberikan penjelasan apa pun terkait prosedur penyaluran BLT Kesra ini.

Sikap kepala dusun yang tertutup semakin memperkuat dugaan adanya kejanggalan atau ketidaksesuaian prosedur dalam penyaluran bantuan yang ditujukan untuk membantu keluarga kurang mampu tersebut.

Sesuai aturan, tanggung jawab penyaluran BLT Dana Desa berada di tangan Kepala Desa, dan prosesnya harus dipertanggungjawabkan serta dapat dimonitoring. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai mekanisme pengawasan dan transparansi penyaluran dana publik di Desa Sukamulya. Pihak berwenang di tingkat kecamatan atau kabupaten diharapkan dapat segera meninjau kembali prosedur penyaluran di desa tersebut.

(Red)

  • Penulis: Suryo S

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • APBD Kabupaten Bekasi Setiap Tahun Membengkak Buat Belanja Pegawai

    • calendar_month Sabtu, 18 Feb 2023
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    *APBD Kabupaten Bekasi setiap tahun Membengkak Buat Belanja Pegawai*

    Bekasi-MHB
    Kabupaten Bekasi merupakan Kabupaten yang masuk kedalam kategori Kabupaten yang memiliki APBD terbesar di Provinsi Jawa barat yang mencapai kisaran 7 Trilyun setiap tahunnya.

    Sehingga anggaran biaya belanja pegawainya mencapai angka pantastik dengan 2 Trilyun pertahun nya dan menjadi sorotan para pemerhati publik dan lembaga sosial kontrol tak terkecuali LSM Sniper Indonesia.

    Pemerhati kebijakan publik dan Ketua Umum Sniper Indonesia, Gunawan mengatakan terkait dengan keterangan Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan ke media beberapa waktu lau bahwa, “hampir satu per tiga atau sekitar Rp 2 triliun dari total APBD sebesar Rp 6,6 triliun dialokasikan untuk membayar gaji ASN maupun Non ASN sampai operasional di lingkungan Pemkab Bekasi.”

    “Pegawai kita itu hampir 15 ribu ASN-nya, 15 ribu juga Non PNS-nya. Kebanyakan guru. Itu ada gajinya, ada tunjangannya, dan lainnya. Termasuk operasional dan sebagainya. Angka itu (Rp 2 triliun) tidak bisa diotak-atik.”

    Atas hal itu, Gunawan menyampaikan bahwa perlunya pengkajian mengenai berapa jumlah pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) betul-betul dibutuhkan dan berapa jumlah belanja pegawai yang diperlukan di pemerintahan Kabupaten Bekasi (Realnya) agar tercipta Efesiansi anggaran.

    Menurutnya, “jika satu per tiga atau sekitar Rp 2 triliun dari total APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 6,6 triliun dialokasikan untuk membayar gaji ASN maupun Non ASN sampai operasional di lingkungan Pemkab Bekasi. Sementara biaya belanja infrastruktur hanya 2 trilyun dan itupun dibagikan kepada 32 SKPD. Coba bayangkan alokasi anggaran pembangunan masih minim karena habis terkuras oleh anggaran belanja pegawai.

    “Kalau terus-terusan APBD Kabupaten Bekasi setiap tahunnya terkuras habis karena biaya belanja pegawai membengkak, lalu bagaimana untuk anggaran membangun infrastruktur gedung pendidikan dan kesehatan, jembatan maupun jalan? Sebab majunya suatu daerah karena terbangunnya akses pelayanan publik yang baik seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan tranportasi (jalan dan jembatan). Kesemuanya itu adalah berperan penting terbangunnya masyarakat sejahtera.”

    “Pemkab Bekasi harus berani melakukan efesiensi anggaran dibelanja pegawai atau melakukan inopasi-inopasi mencari potensi potensi pendapatan daerah, baik dari retribusi ataupun pajak daerah,” pungkas Gunawan.

  • Call Center dan WhatsApp Business API: Meningkatkan Respons Pelanggan

    • calendar_month Selasa, 13 Mei 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Call Center dan WhatsApp Business API: Meningkatkan Respons Pelanggan

  • Pemkab Bogor Inovasi Transportasi, Luncurkan Bus Listrik Rute Sentul – Bojong Gede

    • calendar_month Kamis, 19 Des 2024
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Pemkab Bogor Inovasi Transportasi, Luncurkan Bus Listrik Rute Sentul – Bojong Gede

  • Penerbangan Perdana Rute Kertajati – Denpasar Tandai Operasional Penuh Bandara Kertajati

    • calendar_month Minggu, 29 Okt 2023
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    KABUPATEN MAJALENGKA – Jawa Barat Temporatur.com Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka hari ini resmi beroperasi secara penuh pasca peralihan operasional penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung. SelanjutnyaTak Sekadar Wacana, Gunawan Rela Rogoh Kocek Pribadi Demi Penghijauan Kabupaten BekasiPenjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin meninjau langsung pengoperasian Kertajati bersama Menteri Perhubungan RI […]

  • Keterangan foto : Plt Bupati Bekas dr. Asep Surya Atmaja didampingi Kepala Dinas Pertanian H. Abdilah menerima audensi para petani dari Kecamatan Cabangbungin dan Muaragembong di Gedung Bupati, Cikarang Pusat, Senin (09/02/2026).

    Atasi Siklus Banjir dan Kekeringan, Plt Bupati Bekasi Siapkan Solusi Terintegrasi untuk Petani Wilayah Utara

    • calendar_month Selasa, 10 Feb 2026
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Atasi Siklus Banjir dan Kekeringan, Plt Bupati Bekasi Siapkan Solusi Terintegrasi untuk Petani Wilayah Utara

  • Penyewa Mobil Listrik Evista Melonjak Signifikan di Awal 2025

    • calendar_month Sabtu, 8 Feb 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Penyewa Mobil Listrik Evista Melonjak Signifikan di Awal 2025

expand_less