Ombudsman Turun Tangan! Dugaan Rangkap Jabatan Ketua BPD Huripjaya, DPMD Bekasi Diminta Klarifikasi

Ombudsman Turun Tangan! Dugaan Rangkap Jabatan Ketua BPD Huripjaya, DPMD Bekasi Diminta Klarifikasi

BEKASI — TEMPORATUR.COM

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jakarta Raya meminta penjelasan resmi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi terkait laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran ketentuan jabatan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Huripjaya, Kecamatan Babelan.

Permintaan klarifikasi tersebut tertuang dalam surat Ombudsman Nomor T/1074/LM.44-34/0661.2026/XI/2026, tertanggal 11 November 2026, dengan perihal Permintaan Penjelasan. Surat ditujukan kepada Kepala DPMD Kabupaten Bekasi.

Laporan tersebut disampaikan Ahmad Sahil, warga Desa Hunjpaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Ia mempersoalkan penetapan Daman Huri sebagai Ketua BPD Desa Huripjaya yang diduga juga tercatat sebagai pengurus aktif Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Dalam uraian laporan yang dicantumkan Ombudsman, pada 20 Juli 2026 Pemerintah Kabupaten Bekasi menerbitkan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 100.3.3.2/KEP.538-DPMD/2026 tentang Peresmian Anggota BPD di Kabupaten Bekasi untuk masa keanggotaan 2026–2034.

Namun, berdasarkan informasi yang disampaikan Ahmad Sahil sealku pelapor, Daman Huri disebut memiliki status sebagai pengurus partai politik berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor 122-Kpts/DPP-NasDem/IV/2026 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat periode 2026–2029.

Selain itu, menyebut nama Daman Huri tercatat dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU sebagai pengurus aktif partai politik tersebut.

Sudah Disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi

Sebelum melaporkan persoalan tersebut kepada Ombudsman, Ahmad Sahil mengaku telah menyampaikan pengaduan kepada Plt. Bupati Bekasi dan Kepala DPMD Kabupaten Bekasi melalui surat tertanggal 3 September 2026.

Kami sudah melayang laporkan ke. Pemkab Bekasi akan tetapi pengaduan tersebut belum memperoleh tanggapan hingga laporan disampaikan kepada lembaga pengawas pelayanan publik Ombudsman, ujar Ahmad Sahil, Sabtu, 14/11/2026.

Atas dasar laporan itu, Ombudsman Jakarta meminta DPMD Kabupaten Bekasi memberikan penjelasan tertulis mengenai tiga hal utama.

Pertama, kewenangan DPMD Kabupaten Bekasi dalam melakukan pengawasan terhadap anggota BPD yang diduga melanggar ketentuan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa.

Kedua, tanggapan DPMD terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Daman Huri selaku Ketua BPD Desa Huripjaya, yang diduga memiliki kedudukan sebagai pengurus Partai NasDem.

Ketiga, bentuk upaya pengawasan yang telah dilakukan DPMD Kabupaten Bekasi terhadap pengaduan tersebut.

Perbup Bekasi Mengatur Larangan Pengurus Partai Politik

Persoalan ini menjadi perhatian karena Peraturan Bupati Bekasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa secara tegas mengatur larangan bagi anggota BPD.

Dalam Pasal 23 huruf h disebutkan bahwa anggota BPD dilarang menjadi pengurus partai politik.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar regulasi yang relevan untuk menguji laporan masyarakat. Namun, penerapannya terhadap kasus ini tetap memerlukan pemeriksaan dokumen, verifikasi status kepengurusan partai, serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Sementara itu, Pasal 16 Perbup yang sama mengatur bahwa anggota BPD dapat diberhentikan apabila tidak lagi memenuhi persyaratan, melanggar kewajiban, melanggar larangan sebagai anggota BPD, atau melanggar sumpah jabatan dan kode etik.

Proses pemberhentian juga memiliki mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 17.

Ombudsman Berikan Waktu 14 Hari

Dalam surat tersebut, Ombudsman meminta agar penjelasan disertai dokumen pendukung disampaikan paling lambat 14 hari sejak surat permintaan penjelasan diterima.

Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Pasal tersebut mewajibkan pihak terlapor memberikan penjelasan tertulis paling lambat 14 hari sejak diterimanya permintaan penjelasan. Apabila tidak dipenuhi, Ombudsman dapat mengirimkan permintaan penjelasan untuk kedua kalinya.

Surat tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Dedy Irsan.

Tembusan surat disampaikan kepada Ketua Ombudsman RI, Bupati Bekasi, Camat Babelan, serta Ahmad Sahil selaku pelapor.

Menunggu Penjelasan DPMD dan Klarifikasi Pihak Terkait

Permintaan penjelasan Ombudsman ini menjadi momentum bagi DPMD Kabupaten Bekasi untuk menjelaskan sejauh mana fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap kelembagaan BPD dijalankan.

Publik juga perlu memperoleh kejelasan mengenai kebenaran status kepengurusan partai politik yang dilaporkan, termasuk apakah yang bersangkutan masih tercatat aktif dan bagaimana proses verifikasi dilakukan oleh instansi terkait.

Di sisi lain, Daman Huri berhak mendapatkan kesempatan menyampaikan klarifikasi atas dugaan yang dilaporkan. Partai NasDem Kabupaten Bekasi juga perlu memberikan penjelasan mengenai status kepengurusan yang dipersoalkan.

Hingga berita ini disusun, dokumen yang tersedia baru menunjukkan adanya permintaan penjelasan Ombudsman kepada DPMD Kabupaten Bekasi. Belum terdapat kesimpulan pemeriksaan yang menyatakan Daman Huri terbukti melakukan pelanggaran maupun keputusan pemberhentian dari jabatan Ketua BPD.

TEMPORATUR.COM akan membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada DPMD Kabupaten Bekasi, Daman Huri dan pihak terkait.

(SUR)