Gubernur Tambah Anggaran Belanja Publik di APBD Perubahan

Gubernur Tambah Anggaran Belanja Publik di APBD Perubahan

Bandung – Temporatur.com

SelanjutnyaKNPI Cikarang Timur Gelar Diskusi Publik, Perkuat Solidaritas Pemuda Hadapi Tantangan Industri

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menaikkan alokasi anggaran belanja publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga dua kali lipat di APBD 2025 Perubahan.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan kebijakan ini diambil untuk menambah belanja pemerintah yang tepat sasaran sebagai motor laju pertumbuhan ekonomi (LPE).

SelanjutnyaDaarurrahmah Cup V Resmi Dibuka, Puluhan Tim SD/MI se-Kabupaten Bekasi Ikuti Turnamen Mini Soccer

“Anggaran infrastruktur pada perubahan anggaran menjadi Rp4,9 triliun dari APBD 2025 Murni yang angkanya hanya Rp2,1 triliun,” katanya dalam PressTalk, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (23/9/2025).

Kemudian, sektor kesehatan naik Rp81,3 miliar menjadi Rp2,5 triliun. Ketahanan pangan menjadi Rp767 miliar atau naik Rp64,2 miliar. Terkahir pendidikan tetap mengalami peningkatan Rp120 miliar menjadi Rp11,3 triliun.

SelanjutnyaKH Ronggosutrisno Tahir: Kisruh Ijazah Pemimpin Bukan Sekadar Politik, tetapi Menyangkut Moral dan Sejarah Bangsa

“Ini kan kebutuhan dasar masyarakat semuanya kami atensi. Dari angka angka ini terlihat bahwa kami serius dan berkomitmen untuk membangun Jabar Istimewa,” tegasnya.

Di sisi lain guna menopang belanja. Pemdaprov Jabar menargetkan pendapatan APBD Perubahan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp9,7 triliun.

“Target PAD kita Rp31 triliun di antaranya PKB Rp6,2 triliun. Kemudian BBNKB Rp3,5 ,” katanya.

Herman mengungkapkan, target pendapatan yang diusung ini memang terbilang tinggi, hanya saja hal ini dilakukan untuk melecut semangat agar pendapatan bisa mencapai target. “Terus terang ini sangat progresif, tapi kan pelayanan publik harus terus berjalan,” ucapnya.

Herman mengakui dalam merealisasikan target tersebut juga tidak mudah mengingat saat ini ekosistem kendaraan listrik di Jabar mulai meningkat. Di mana hal ini memengaruhi sektor pendapatan, karena adanya subsidi atas penggunaan kendaraan listrik.

Maka dari itu, upaya mitigasi lain akan dilakukan Pemdaprov Jabar, guna memastikan pendapatan untuk APBD tidak menurun, karena dikhawatirkan bakal berdampak pada akselerasi pembangunan

“Soalnya kan penggunaan kendaraan listrik meningkat. Kita kan tidak dapat apa-apa. Untuk itu harus kami mitigasi. Kami ikhtiarkan maksimal, mudah-mudahan tercapai,” tuturnya.

(SS/Red)