Dugaan Adanya Penyimpangan Anggaran, Ratusan Masyarakat Pantai Mekar Demo, Meminta LPJ Desa Secara Terbuka
Aksi Demo Ratusan Masyarakat bersama para tokoh masyarakat mengeruduk Kantor Desa Pantai Mekar untuk menyampaikan tuntutan atau pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara Transparan atau terbuka kepada masyarakat sesuai Undang-Undang. Nomor. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Beberapa Tokoh masyarakat turun sebagai orator aksi yang menyampaikan aspirasi yang mewakili masyarakat Pantai Mekar sesuai peraturan perundang-undangan.
Tokoh masyarakat Pantai Mekar. Darman Menyampaikan, bahwa kami datang kesini minta kepada Pemerintah Desa, agar menyampaikan pertanggungjawaban tentang pengelolaan Dana Desa tahun anggaran tahun 2020 sampai 2024 kepada masyarakat Pantai Mekar.
Dengan Keterbukaan informasi publik memiliki beberapa fungsi utama, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas badan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, serta mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, keterbukaan informasi publik juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dan memberdayakan masyarakat,” Tegasnya.
“Keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana badan publik bekerja, menggunakan anggaran, dan membuat keputusan. Hal ini mendorong badan publik untuk lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka dan meningkatkan kepercayaan publik, sebab adanya dugaan penyelewengan agaran , sehingga kami meminta laporan keuangan kepada Kepala Desa secara terbuka,
Sesuai janji Kepala Desa minta waktu 14 hari tidak memberikan apa yang kami minta, maka kami akan menurunkan masa aksi yang lebih besar,” Pungkasnya.
Hal senada yang disampaikan Tokoh Masyarakat.Pantai Mekar.Surono. Pentingnya keterbukaan informasi publik,
Dengan akses informasi yang mudah, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik, memberikan masukan, dan mengawasi kinerja pemerintah.
Mencegah Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang dan
Keterbukaan informasi publik dapat menjadi alat yang efektif untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Informasi yang transparan memungkinkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan melaporkan potensi dugaan penyimpangan,” Ucapnya
( Ruslan)
