Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Bey Machmudin: Efisiensi Anggaran Jangan Ganggu Pelayanan Publik

Bey Machmudin: Efisiensi Anggaran Jangan Ganggu Pelayanan Publik

  • account_circle Suryo S
  • calendar_month Jumat, 21 Feb 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Temporatur.com

KOTA BANDUNG — Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menekankan efisiensi anggaran tak boleh mengganggu indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah, apalagi sampai menghambat pelayanan publik.

“Saya ingin ingatkan jadi walaupun fokus saat ini adalah efisiensi ataupun relokasi tapi jangan ditinggalkan tugas-tugas rutin,” ucap Bey Machmudin saat rapat tindak lanjut terkait efisiensi APBD 2025, di kantor Bappeda Jabar, Jalan Ir. H. Djuanda, Kota Bandung Senin (17/2/2025).

“Apalagi sekarang menjelang bulan Ramadan dan Lebaran, harga kebutuhan pokok, pangan, jangan sampai stok di lapangan tidak ada, bahkan harga tinggi,” sambung Bey.

Sampai saat ini Pemda Provinsi Jabar masih terus mematangkan detail dan poin -poin efisiensi pada APBD 2025 sesuai arahan Pusat.

“Perlu diperhatikan betul jangan sampai efisiensi ini ada pelayanan kepada masyarakat berkurang itu tidak boleh,” katanya lagi.

Sejalan itu Bey mendorong seluruh ASN untuk dapat bekinerja maksimal. Sehingga setiap pemangku kebijakan di perangkat daerah tak selalu berprinsip untuk merekrut tenaga ahli untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan.

Hal ini sejalan dengan topik yang tengah hangat diperbincangkan di tengah masyarakat bahwa setelah dilantik, kepala daerah terpilih dilarang mengangkat tenaga ahli maupun staf khusus (stafsus).

Hal itu diberlakukan juga terkait dengan efisiensi anggaran di pemerintahan daerah. Selain itu juga terkait dengan mencegah pengangkatan pegawai yang didasarkan pada kepentingan politik.

Sementara bagi tenaga kerja non – ASN yang sudah lama bekerja di perangkat daerah, akan terus ditata secara bertahap dengan integerasi antara perangkat daerah, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), hingga Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Intinya adalah pertama optimalkan ASN. Bila perlu dilakukan transfer pengetahuan, didik juga teman-teman ASN,” ucapnya.

“Sebetulnya para ASN muda kita kemampuan ada, tinggal diberikan kesempatan,” sambungnya.

Sementara soal belanja kendaraan dinas di APBD 2025, Bey mengembalikan lagi kepada kebutuhan. “Kalau masih bagus jangan beli lagi, kalau sudah sering mogok, apalagi dipakai untuk ke daerah-daerah ya lebih baik beli lagi sesuai kebutuhan,” ucapnya.

“Efisiensi ini sesuai kebutuhan jangan sampai yang memang diperlukan diefisiensikan tapi menghambat kinerja Pemda Provinsi Jawa Barat,” tutur Bey Machmudin.

HUMAS JABAR
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar
Ika Mardiah

  • Penulis: Suryo S

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Keterangan foto : Nasep Iskandar (Baba Ken Arca) Pemerhati Pertanian Kabupaten Bekasi.

    Metode KTN Kaidah Tani Nusantara Menurut  Pemerhati Pertanian Bekasi Nasep Iskandar

    • calendar_month Rabu, 9 Jul 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Pemerhati Pertanian Nasep Iskandar atau lebih akrab disapa Baba Ken Arca adalah sosok yang sering vokal dalam memperjuangkan hak petani kabupaten Bekasi yang bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah

  • Desa Otari di Nagano “Taman Alam Tsugaike” Dibuka pada 7 Juni — Salju yang datang terlambat dan Pemandangan Pegunungan Alpen Utara Menunggu

    • calendar_month Sabtu, 28 Jun 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Desa Otari di Nagano “Taman Alam Tsugaike” Dibuka pada 7 Juni — Salju yang datang terlambat dan Pemandangan Pegunungan Alpen Utara Menunggu

  • Konsolidasi Tim Pemenangan dan Relawan Caleg Rizka Apriani Bersama BN, Holik Qodratulloh, & Drg. Putih Sari di Karangbahagia

    • calendar_month Selasa, 16 Jan 2024
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Konsolidasi Tim Pemenangan dan Relawan Caleg Rizka Apriani Bersama BN, Holik, Qodratulloh, & Drg. Putih Sari di Karangbahagia

  • Keterangan foto: Gedung BPBD Kabupaten Bekasi (ft istimewa)

    Ketua JPKP Sebut BPBD Kabupaten Bekasi Kurang Tanggap Bencana?

    • calendar_month Selasa, 4 Mar 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Deden mengatakan bahwa dirinya sudah meminta bantuan perahu karet pada hari Selasa dari pukul 10.00 pagi dan baru dikirim pada pukul 20.00 malam, sehingga percuma cetus Deden Guntara dengan rasa kecewa, Selasa 04/03/2025.

  • Kejagung Belum Sidangkan LP 0086, Lq Indonesia Lawfirm Sebut Ada Kejanggalan?

    • calendar_month Jumat, 25 Agt 2023
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    LQ INDONESIA LAWFIRM PERTANYAKAN KEJAGUNG KAPAN LP 0086 INDOSURYA AKAN DISIDANGKAN?

    DAGELAN INDOSURYA BERLANJUT, SAKSIKAN SANDIWARA INDOSURYA DI PENGADILAN NEGERI TERDEKAT

    DAHSYAT KEKUATAN HENRY SURYA DAN SURYA EFFENDY, LP 0086 SUDAH TAHAP 2 DARI 13 MEI 2023 SUDAH 3 BULAN LEBIH BELUM DISIDANGKAN, ADA APA?

    Pers Release LQ Indonesia Lawfirm, Jakarta 24 Agustus 2023

    Koperasi Indosurya sebuah kasus fenomenal yang dikawal langsung oleh LQ Indonesia Lawfirm, lagi-lagi ada kejanggalan. Ada apa? Diketahui bahwa 13 Mei 2023, LP 0086 Indosurya yang merupakan LP tipe A, dugaan pemalsuan dokumen Koperasi Indosurya, sudah dilakukan penyerahan berkas perkara dan terdakwa dari kepolisian ke kejaksaan, namun sudah 3 bulan berlalu, tidak kunjung disidangkan.

    Ditanyakan kepada Kadiv Humas LQ Indonesia Lawfirm, Advokat Bambang Hartono, SH, MH “berdasarkan Kuhap Jaksa maksimal melimpahkan berkas untuk disidangkan dalam waktu 20+30 hari. Namun, karena ada pasal TPPU maka bisa ditambah maksimal 30 + 30 hari lagi yaitu total 110 hari. Kurang lebih akhir Agustus paling lambat sudah harus disidangkan, jika melebihi tanggal tersebut maka dipastikan kejaksaan sudah melawan hukum acara pidana.”

    Lebih lanjut Kadiv Humas LQ Indonesia Lawfirm, Advokat Bambang Hartono, SH, MH meragukan kredibilitas dan integritas kejaksaan, “jika sengaja tidak di sidangkan segera maka dipastikan adanya dugaan untuk penghindaran pidana, dengan mengulur waktu. Sudah di peringatkan oleh LQ Indonesia Lawfirm bahwa dugaan pidana pemalsuan dilakukan Henry Surya di 2012 akan daluwarsa penuntutan di 2024. Sehingga jika tidak segera dituntut, dipastikan Terdakwa Henry Surya bisa bebas secara hukum formiil karena sudah daluarsa penuntutan. Biasanya seminggu, dua minggu sudaj disidangkan ini sudah 3 bulan tidak kunjung disidangkan ada apa kejagung? Bukankah berkas sudah lengkap?”

    Lebih lanjut LQ Indonesia Lawfirm mempertanyakan kenapa Henry Surya tidak kunjung dieksekusi aras putusan MA atas dugaan pidana perbankan, dan dipindah ke lapas Salemba?

  • Raperda LP2B Kabupaten Bekasi Legislatif Main Tunggu – tungguan dengan Eksekutif

    • calendar_month Selasa, 14 Jan 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Raperda LP2B Kabupaten Bekasi Legislatif Main Tunggu – tungguan dengan Eksekutif

expand_less