Kinerja Kominfo Kabupaten Bandung Disorot: Kebijakan Publikasi Dinilai Tumpang Tindih dan Kurang Profesional
Pelayanan publik di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bandung sedang menjadi perhatian dan sorotan masyarakat, terutama dari kalangan pengusaha media.
Kebijakan publikasi yang dijalankan instansi ini dinilai belum konsisten dan kurang profesional, sehingga sering kali dianggap tidak adil dalam memberikan kesempatan bagi media massa yang telah memenuhi persyaratan resmi.
Para pengelola media, baik media cetak, online, maupun elektronik, mengeluhkan bahwa mereka tidak mendapatkan dukungan yang setara dari Diskominfo Kabupaten Bandung
Beberapa media yang sudah melengkapi sebagian besar persyaratan administrasi merasa diabaikan dan tidak diberi kesempatan yang sama dengan media lainnya.
Hal ini memunculkan kesan adanya kebijakan tumpang tindih, yang akhirnya merugikan media-media yang berbadan hukum resmi.
Seorang jurnalis senior yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan pengalamannya ketika berurusan dengan Kominfo Kabupaten Bandung. Menurutnya, meskipun komunikasi dengan pihak Kominfo terkesan ramah, kenyataannya tindakan nyata dalam mendukung media resmi dan independen masih kurang.
“Di permukaan memang terlihat baik, tapi ketika menjalankan pelayanan, Diskominfo seakan lebih mengutamakan media tertentu,” ujarnya.
Media berbadan Hukum resmi belum mendapat perhatian penuh
Salah satu persoalan utama yang disorot adalah Kominfo belum memberikan peluang yang sama bagi media yang sudah memenuhi sebagian besar persyaratan administratif.
Lamjutnya, bahwa beberapa media yang hanya perlu melengkapi sedikit dokumen tambahan juga merasa tidak mendapat kesempatan, tandasnya dengan nada kecewa.**
(SS/Red)
