Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Berita » Antisipasi Penanggulangan Bencana Lebih Maksimal BPBD Kabupaten Bekasi Akan Bentuk Tim Jitu Pasna

Antisipasi Penanggulangan Bencana Lebih Maksimal BPBD Kabupaten Bekasi Akan Bentuk Tim Jitu Pasna

  • account_circle Suryo S
  • calendar_month Minggu, 19 Nov 2023
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Bekasi – Jabar || Temporatur.com

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi akan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bekasi tentang Pembentukan Tim Jitu Pasca Bencana (Pasna) pada setiap organisasi perangkat daerah terkait.

Tim ini memiliki peran penting dalam memudahkan pengumpulan data dan tindak lanjut penanganan bencana.

“Pada awal tahun 2024, kami akan turunkan Surat Keputusan Bupati Bekasi mengenai pembentukan Tim Jitu Pasna agar komunikasi dapat lebih intens melalui rapat koordinasi dan Focus Group Discussion. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas tim agar mereka mengetahui apa yang harus dilakukan dan data apa yang diperlukan dalam penanganan pasca bencana,” jelas Genadhi Padmadisastra, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Bekasi saat diwawancarai di kantornya pada Jumat (17/11/2023).

Genadhi Padmadisastra mengatakan bahwa Tim Jitu Pasna terdiri dari para pelaksana teknis lintas instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. BPBD bertanggung jawab sebagai koordinator dan penanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan baik bahan material untuk perbaikan kerusakan maupun penanganan dampak bencana.

“Kami tidak bekerja sendiri, fungsi koordinatif Tim Jitu Pasna melibatkan BPBD dan perangkat daerah lainnya karena unsur teknis ini yang lebih paham dalam pengkajian dan perhitungannya,” katanya.

“Misalnya, jika ada permasalahan pemukiman, kami akan melibatkan Dinas Perumahan dan Permukiman, jika berkaitan dengan infrastruktur, Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Marga Kabupaten Bekasi; dan jika menyangkut ekonomi masyarakat, Dinas Perdagangan.”

“Kami melibatkan semua unsur perangkat daerah seperti Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam perhitungan dan pengkajian,” tambahnya.

Tim Jitu Pasna juga akan melakukan pengumpulan data di lokasi yang terdampak, termasuk menghitung kerusakan dan kerugian setelah terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor, puting beliung, dan kekeringan di wilayah Kabupaten Bekasi.

“Hasil kajian dari Tim Jitu Pasna, yang terdiri dari BPBD dan unsur perangkat daerah, berupa penyusunan dokumen perencanaan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan atau Rencana Pemulihan Pasca Bencana (R3P), akan disampaikan kepada kepala daerah atau Bupati Bekasi untuk ditindaklanjuti oleh perangkat daerah yang terkait,” jelas Genadhi Padmadisastra.

Dalam proses pendataan pasca bencana, terdapat lima sektor yang perlu didata oleh tim, yaitu infrastruktur, permukiman, sosial, ekonomi, dan lintas sektor. Selain itu, pemerintah daerah juga turut berperan dalam menyalurkan bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana. Penanganan bencana alam merupakan tanggung jawab bersama antara instansi pemerintah, lembaga, swasta, dan masyarakat.

“Ketika terjadi kerusakan rumah akibat angin puting beliung, Bidang Kedaruratan Logistik akan menyalurkan bantuan seperti terpal dan makanan dari Dinas Sosial. Untuk perbaikan rumah, upaya tersebut akan dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman serta Baznas. Ketika ada kekeringan, Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Marga Kabupaten Bekasi akan menurunkan pompa air dan melakukan normalisasi sungai,” ungkapnya.

Dengan adanya pembentukan Tim Jitu Pasna ini, diharapkan penanganan pasca bencana di Kabupaten Bekasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Kerja sama lintas sektor dan komunikasi yang intens akan membantu dalam pengumpulan data dan tindak lanjut penanganan. Seluruh unsur perangkat daerah, termasuk BPBD, akan bekerja sama untuk menyusun dokumen perencanaan pasca bencana yang berkualitas agar dapat memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak, harapnya. (Red)

Sumber : Diskominfosantik Kab.Bekasi

  • Penulis: Suryo S

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ilustrasi foto

    Putusan Majelis Hakim PN Mempawah Atas Kasus Tanah Parit Derabak Diduga Kuat Langgar KUHAP dan Kode Etik Hakim!!!

    • calendar_month Kamis, 20 Feb 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Putusan Majelis Hakim PN Mempawah Atas Kasus Tanah Parit Derabak Diduga Kuat Langgar KUHAP dan Kode Etik Hakim!!!

  • Keterangan foto: Kefas Hervin Devananda (Romo Kefas) Jurnalis Pewarna Indonesia

    Mengguncang Institusi: Masa Jabatan Kapolri di Tengah Pusaran Politik dan Profesionalisme

    • calendar_month Senin, 9 Jun 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Dalam hiruk pikuk dunia kepolisian Indonesia, sebuah pertanyaan besar kembali mengemuka: apakah masa jabatan Kapolri yang panjang adalah berkah atau bencana bagi institusi Polri? Di tengah pusaran politik dan profesionalisme yang terus bergulir, polemik ini menyita perhatian publik dan memicu perdebatan sengit. Apakah Kapolri yang menjabat lama akan membawa stabilitas dan kemajuan bagi Polri, ataukah justru terjebak dalam labirin kepentingan politik yang mengancam independensi dan profesionalisme?

  • Keterangan foto: Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong).ft.istimewa

    Tanggapan Mahfud MD Vonis Hakim Terhadap Tom Lembong “Salah”

    • calendar_month Selasa, 22 Jul 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, menilai vonis 4,5 tahun penjara yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terhadap Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) adalah salah.

  • Kapasitas 1.080 Siswa, Sekolah Rakyat Katingan Perkuat Penjangkauan Anak Desil 1 dan 2

    • calendar_month Rabu, 15 Jul 2026
    • account_circle Admin Jakarta
    • 0Komentar

    KATINGAN, TEMPORATUR.COM Kementerian Sosial mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Katingan memperkuat penjangkauan anak usia sekolah dari keluarga desil 1 dan 2 untuk mengoptimalkan pemanfaatan Sekolah Rakyat permanen Kabupaten Katingan yang berkapasitas hingga 1.080 peserta didik. Dorongan itu disampaikan Direktur Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial Kementerian Sosial, Salahuddin, selaku PIC Kemensos untuk […]

  • Pemdes Wibawa Mulya Bangun Lapisan Beton Di Dua Rt

    • calendar_month Minggu, 23 Nov 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Pemdes Wibawa Mulya Bangun Lapisan Beton Di Dua Rt

  • Peran Social Impact Assessment dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

    • calendar_month Selasa, 4 Feb 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Jakarta – Temporatur.com Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah kewajiban untuk perusahaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Perseroan Terbatas. Peraturan ini dirancang untuk memastikan perusahaan turut berkontribusi dalam menciptakan keberlanjutan sosial dan […]

expand_less