PPDI

kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia pak Prabowo Subianto untuk memprioritaskan terkait penanganan kemiskinan terlebih lagi yang dialami masyarakat Penyandang Disabilitas di seluruh Indonesia

Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah awal menuju penguatan organisasi yang lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan para penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang,” cetus Ilham.

Mereka dhuafa dalam arti memiliki keterbatasan dan perlu dukungan dari sekitarnya,” jelas penanggung jawab penyelenggaraan haji di Tanah Suci ini.

“Terima kasih dan apresiasi yang tak terhingga kepada Pemerintah Karawang dan STIE Trianandra atas inisiasi program S1 bagi kaum disabilitas. Ini program nyata dan bukti nyata yang bisa diikuti oleh Pemda dan universitas lainnya di tanah air,” ungkap Norman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Undang-undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, ujar

Presiden Prabowo dan Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka, menempatkan isu disabilitas sebagai prioritas dalam program Asta Cita nya

Dalam ucapan yang disampaikan di kantor sekretariat pusat PPDI Jakarta Timur pada Rabu, 22 Januari 2025, H. Norman Yulian menegaskan pentingnya peran Anita dalam mewakili Indonesia di forum tingkat regional seperti AICHR. Menjadi bagian dari komisi ini memberikan kesempatan bagi Anita untuk berkontribusi secara konkret dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di negara-negara anggota ASEAN, kata Norman, Rabu, 22/01/2025.

Dengan penerapan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan langkah yang sesuai dengan amanat undang-undang. Norman Yulian pun mengucapkan terima kasih kepada Jendral Listyo Sigit Prabowo atas langkah nyata yang telah diambil. “Semoga langkah ini dapat menginspirasi instansi lain untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu, tanpa terkecuali,” tambah Norman Yulian.

Gabungan Organisasi Penyandang Disabilitas Desak Pemerintah Pembentukan dan Pelayanan ULD

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Mensos Hadiri HDI 2024