#LP2B Kabupaten Bekasi

Pemerintah Kabupaten Bekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi telah menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta Penyampaian Nota Penjelasan Bupati tentang Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi pada Rabu (17/09/2025).

Bupati Bekasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menggelar rapat paripurna penetapan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi pada Rabu, 17 September 2025.

Ahmad Faisal S.H.I Ketua Pansus LP2B, yang juga merupakan Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bekasi, mengungkapkan terkait lambatnya penetapan dan Paripurna Perda LP2B Kabupaten Bekasi.

Aktivis pemerhati kebijakan pemerintah daerah,  Usman Supriyanto, menilai konsep dan pemikiran para pegiat pertanian di Kabupaten Bekasi sudah sangat baik. Namun, menurutnya, langkah nyata yang diperlukan saat ini adalah dukungan politik yang kuat dari seluruh pihak, baik legislatif maupun pemerintah daerah.

Keterangan foto: PT Internusa Media Grup menggelar sebuah podcast obrolan terbuka yang menghadirkan sejumlah narasumber untuk membahas isu krusial terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Bekasi. Podcast ini berlangsung di kantor PT Internusa Media Grup yang berlokasi di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi pada Kamis Malam pukul 20.00 Wib sampai Selesai (31 Juli 2025).