#KPK

Sunarno menanggapi bahwa OTT KPK terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer tersebut sebagai hal yang sangat memprihatinkan sekaligus sebagai tamparan keras bagi Rezim Prabowo – Gibran.

Kasus ini menjadi refleksi bagi kita semua untuk selalu mengedepankan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Berdasarkan *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Barang Bukti yang disita berupa sejumlah uang tunai dan puluhan mobil serta satu unit motor Ducati disita oleh KPK.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji pada Kamis, 7 Agustus 2025..(ft.istimewa)

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Amir Arif beserta rombongan Road Show di Gunung Putri Bogor. Salah satu titik yang di kunjungi adalah SMP 3 Gunung Putri Kabupaten Bogor. Jum’at (13/06/25).

Penggeledahan rumah Ketua DPD RI ke V Periode 2019 – 2024 La Nyalla Mattalitti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Surabaya memantik perhatian sejumlah kalangan.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menanggapi kegiatan penggeledahan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di salah satu rumahnya di kawasan Mulyorejo, Surabaya, pada Senin (14/4/2025) pagi.

Sementara itu Azis Soleh ketua umum Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) menyambut baik langkah KPK yang telah menindaklanjuti kasus dugaan korupsi makup iklan bank bjb, dengan perkembangan baru adaya penggeledahan dirumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Senin, 10 Maret 2025

Kami sebagai masyarakat Jawa Barat sangat menantikan kejelasan kasus ini, dan berharap KPK secepatnya mengumumkan kasus ini ke publik secara terang-benderang, dengan adanya pengunduran diri Dirut bank BJB indikasi tersebut semakin kuat keterlibatan para oknum-oknum yang terlibat dalam proyek pemgadaan iklan tersebut, tambahnya.