Isu dugaan pungutan liar (Pungli) iuran anggota PGRI yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bekasi disoroti oleh pengamat pendidikan. Soal dugaan tersebut pun dinilai pengamat adalah bentuk tindakan amoral.
Tag: FPHI
FPHI Sebut Dugaan Pungli di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Sudah Mendarah Daging ?
Ketua FPHI Muhammad Unin Saputra S.Pdi menyebut bahwa adanya dugaan sindikat pungli di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi sudah mendarah daging dan perlu diusut tuntas, sebelumnya FPHI (Forum Pembela Honor Indonesia) melaporkan adanya pungutan liar ke KPK, Kejar, dan Polres Metro Bekasi yang tidak seharusnya terjadi, ujar Unin dalam keterangan resminya kepada media, pada Minggu 8 Juni 2025.
PGRI Buka Suara Terkait Pemotongan Iuran 25.000 Melalui Disdik Kabupaten Bekasi
PGRI Buka Suara Terkait Pemotongan Iuran 25.000 Melalui Disdik Kabupaten Bekasi Kabupaten Bekasi – Temporatur.com SelanjutnyaKetua LSM Penjara Indonesia JM Hendro Berikan Ucapan Selamat Kepada Sarif Marhaendi Resmi Pimpin DPC PPP Kabupaten Bekasi 2026-2031PGRI Kabupaten Bekasi memberikan tanggapan buka suara terkait pemotongan gaji guru P3K sebesar Rp 25.000 melalui Bank BJB atas dasar surat yang dibuat PGRI kepada dinas pendidikan Kabupaten Bekasi. Sekretaris Umum PGRI Kabupaten Bekasi, Karman Kamaludin menyatakan bahwa pemotongan iuran tersebut sah berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi PGRI. Besaran iuran Rp25.000 ditentukan melalui konferensi kerja pengurus PGRI,ujar Karman melalui sambungan ponselnya pada Sabtu,07/06/2025. SelanjutnyaAntusiasme Tinggi, Pembukaan Pemancingan PMC Raden 22 Parungpanjang Langsung Diserbu Pemancing“Semua iuran pemotongan gaji, adalah merupakan anggota PGRI, karena banyak guru P3K yang baru diangkat,sehingga kami menawarkan melalui surat edaran bagi guru yang mau bergabung menjadi anggota PGRI. Terkait ada guru yang tidak menjadi anggota PGRI yang terpotong gajinya […]
Kisruh Seleksi PPPK Guru Honor Lakukan Aksi Demonstrasi di Pemkab Bekasi
Para guru ini juga menilai bahwa formasi yang ditawarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya di lapangan. Banyak posisi yang ditawarkan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman mereka, serta terdapat tumpang tindih dalam pendaftaran di dinas pendidikan yang menyebabkan kebingungan.
Silahturrahmi DPP FPHI, Korda Kabupaten Bekasi Bersama PJ Bupati Bekasi
Bekasi – Jabar || Temporatur.com Dewan Pimpinan Pusat Forum Pembela Honor Indonesia (FPHI), Kordinator Daerah Kabupaten Bekasi ( Korda FPHI Kabupaten Bekasi) bersama Ketua Tim Advokasi FPHI menggelar pertemuan Silaturrahmi dengan PJ Bupati Bekasi H.Dani Ramdan ST. SelanjutnyaKetua LSM Penjara Indonesia JM Hendro Berikan Ucapan Selamat Kepada Sarif Marhaendi Resmi Pimpin DPC PPP Kabupaten Bekasi 2026-2031Dalam oertemuan tersebut yang di gelar di Rumah Dinas (Rumdin) PJ.Bupati Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi,.Cikarang Pusat pada Jumat 14 April 2024, Ketua Umum DPP FPHI Oem Supandi ,S.Pd.M.Si menyampaikan bahwa, Kehadiran para pengurus DPP FPHI dan Korda Kabupaten Bekasi dalam rangka mengusulkan beberapa aspirasi dan persoalan penting diantaranya : 1. Meminta kepada PJ Bupati Bekasi untuk segera merealisasikan Peraturan Bupati kaitan dengan Perda Pendidikan No. 1 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dimana yang menjadi fokus FPHI adalah Pasal 38 Ayat 1. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk honorarium pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak berstatus […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
