#DPR

Demo Massa Desak DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset Koruptor

Soroti SE Dirjen Pajak, Komisi I DPR Pertanyakan Urgensi Pelibatan Babinsa TNI

Saan Mustopa Bantah DPR Tolak RUU Perampasan Aset: Target Rampung 2026 dan Fokus Cegah Abuse of Power

Putih Sari Gelar Sosialisasi JKN-KIS Tekankan Pentingnya Akses Kesehatan Merata

Ketua Umum Lintas Kajian dan Pemerhati Pembangunan Indonesia (LKPPI), Herlina Butar Butar, mendesak Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, untuk segera memberikan klarifikasi terbuka terkait polemik yang mengaitkan namanya dengan dugaan jaringan judi online di Kamboja.

Kasus Limbah Elektronik PT Esun Naik ke Tahap Penyidikan, DPR Minta KLHK Tegas

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merespons Tuntutan 17+8 dengan enam poin keputusan yang disepakati fraksi-fraksi partai politik. Salah satu poin yang paling ditekankan adalah komitmen untuk memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi serta kebijakan lainnya.

Aksi joget sejumlah anggota DPR dalam Sidang Tahunan MPR RI pada 15 Agustus 2025 masih menimbulkan polemik. Kritik tajam kini diarahkan kepada Putri Zulkifli Hasan atau akrab disapa Putri Zulhas, yang dinilai mendapat perlakuan istimewa dibandingkan rekannya sesama anggota dewan.

Terkait pemotongan tunjangan DPR, menurut Sunarno/Ketua Umum Konfederasi KASBI sampaikan bahwa masih sekedar gimick untuk penghiburan belaka. Demikian ulasnya memberikan pernyataan sikap tertulis dirilis awak media, pada Sabtu (06/09). Jakarta

Di tengah kemarahan publik atas praktik korupsi yang kian vulgar, Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menyampaikan sikap yang tegas namun penuh kehati-hatian. Menurutnya, desakan terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset memang tepat, tetapi perlu dikawal agar tidak berubah menjadi alat kekuasaan yang sewenang-wenang.