Kategori: Nasional

Palembang – Sumatera Selatan Temporatur.com SelanjutnyaARRA Law Firm Perkuat Eksistensi sebagai Firma Hukum Profesional Berbasis Legalitas, Integritas, dan Strategi Hukum ModernPengurus Cabang (Pengcab) 0601 Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-POLRI (FKPPI) Palembang yang dipimpin oleh Dr. Ir. H. Heri Amalindo, MM resmi dilantik di Gedung Prajurit Korem 044 Garuda Dempo Palembang, Minggu (10/9/2023). Pelantikan Pengurus Cabang 0601 KB FKPPI Kota Palembang masa bakti 2023-2028 tersebut dilantik oleh Ketua PD VI FKPPI Dr. H. Nasrun Umar didampingi Sekretaris Cik Naya, SH dan Bendahara H. Asmarullah Asnawi Mangkualam. SelanjutnyaDiserang Bertubi-tubi, Ade Muksin Tegaskan Panitia HPN Tidak Pegang Uang APBDTurut hadir Wakil Ketua PD VI FKPPI Sumsel Darmawan SH MH, M Pandawa SH, AS Gunadi dan lain-lain. Dewan Penasehat PD VI FKPPI Anto Bambang Utoyo, Perwakilan Korem 044 Gapo, Perwakilan Polrestabes, Dandim O040, Danlanal, Danlanud, Denpom, Pumdam II Sriwijaya, Ajendal II Sriwijaya, dan Pengurus Cabang FKPPI Lahat, Pagaralam, OKI dan […]

Bekasi – Jawa Barat Temporatur.com SelanjutnyaARRA Law Firm Perkuat Eksistensi sebagai Firma Hukum Profesional Berbasis Legalitas, Integritas, dan Strategi Hukum ModernTerkait Majunya Romo Kefas Hervin Devananda sebagai CALEG DPRD Provinsi Dapil Depok-Bekasi, Ketua PC Pewarna Cianjur Asep Supriana dukung dan support. Cianjur – Menjelang pemilihan umum yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia di 2024 mendatang memang menjadi sesuatu hal yang di nanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia salah satunya pilpres. SelanjutnyaDiserang Bertubi-tubi, Ade Muksin Tegaskan Panitia HPN Tidak Pegang Uang APBDTahun-tahun politik yang saat ini sedang di jalani banyak dari kalangan orang untuk bisa terjun dalam dunia politik, tentunya politik yang sehat dan memanusiakan manusia, itulah harapan masyarakat Indonesia. Kendati demikian, menjadi tokoh yang bisa dikenal melalui politik memerlukan perjuangan serta proses yang tidak mudah terkhususnya mental dan skill para kandidat calon legislatif saat menjelang pemilihannya haruslah tangguh. SelanjutnyaSidang Korupsi Tuper DPRD Kabupaten Bekasi Memanas: Kuasa Hukum Soleman Tegur Saksi, Tim Rahmat […]

SOREANG – BANDUNG Temporatur.com SelanjutnyaARRA Law Firm Perkuat Eksistensi sebagai Firma Hukum Profesional Berbasis Legalitas, Integritas, dan Strategi Hukum ModernRatusan guru sekolah mengaji melaksanakan silaturahmi akbar di GOR KONI Sajabat Desa Majakerta Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Sabtu (9/9/2023). Sebanyak 654 guru sekolah mengaji tersebut terdiri dari 529 guru sekolah mengaji yang mengajar di 68 Sekolah Dasar dan 125 guru sekolah mengaji yang mengajar di Sekolah Menengah Pertama se-Kecamatan Majalaya. SelanjutnyaDiserang Bertubi-tubi, Ade Muksin Tegaskan Panitia HPN Tidak Pegang Uang APBDKegiatan Silaturahmi akbar guru sekolah mengaji ini adalah yang pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Bandung, setelah program guru sekolah menggaji digulirkan Bupati Bandung Dadang Supriatna. Dalam kegiatan Silaturahmi akbar ini diisi pula dengan pemberian santunan kepada anak yatim. SelanjutnyaSidang Korupsi Tuper DPRD Kabupaten Bekasi Memanas: Kuasa Hukum Soleman Tegur Saksi, Tim Rahmat Atong Bongkar Alur PerbupBupati Bandung Dadang Supriatna diwakili Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bandung Ruli Hadiana bersama Camat Majalaya Gugum […]

KABUPATEN BEKASI – Jawa Barat Temporatur.com SelanjutnyaARRA Law Firm Perkuat Eksistensi sebagai Firma Hukum Profesional Berbasis Legalitas, Integritas, dan Strategi Hukum ModernPengurus DPC Partai Demokrat (PD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menggelar acara tasyakuran di Ballroom Ibis Styles Hotel Jababeka Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (9/9/2023). Acara tasyakuran yang digelar tersebut dalam rangka memperingati hari jadi Partai Demokrat yang ke-22 tahun dengan potong nasi tumpeng dan menyantuni anak yatim. SelanjutnyaDiserang Bertubi-tubi, Ade Muksin Tegaskan Panitia HPN Tidak Pegang Uang APBDKetua DPC Partai Demokrat, Kabupaten Bekasi, Romli HM mengatakan, acara puncak HUT ke-22 Partai Demokrat kali ini diselenggarakan dengan sederhana. “Melihat kondisi politik saat ini makanya kita gelar secara sederhana, tapi penuh dengan hikmat dan penuh makna,” kata Romli. Sekaligus, sambung Romli, merayakan kemenangan juara pertama dalam kompetisi pertandingan volley antar DPC se-Jawa Barat. SelanjutnyaSidang Korupsi Tuper DPRD Kabupaten Bekasi Memanas: Kuasa Hukum Soleman Tegur Saksi, Tim Rahmat Atong Bongkar Alur […]

BEKASI- Jawa Barat Temporatur.com SelanjutnyaARRA Law Firm Perkuat Eksistensi sebagai Firma Hukum Profesional Berbasis Legalitas, Integritas, dan Strategi Hukum ModernPuluhan warga masyarakat Kampung Pulo Kukun RT 002/RW006 Dusun III Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi melakukan aksi demo unjuk rasa akibat puluhan tahun jalan rusak berlubang, di Jalan Pulo Kukun yang sudah puluhan tahun tidak mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Desa maupun Pemda Bekasi. Salah satu tokoh masyarakat setempat, Idi Rohidi mengatakan, dalam aksi warga tersebut, sebagai aksi protes atas aspirasi mereka selama ini yang tidak pernah di dengar dan diperhatikan, baik oleh Pemerintah Desa Sukadarma maupun Pemda Bekasi, dalam aksi nya tersebut berharap menjadi pusat perhatian para pemangku kebijakan baik Kades Sukadarma,Camat Sukatani, dan para anggota DPRD untuk memperjuangkan aspirasi mereka untuk secepatnya ada perbaikan jalan tersebut. SelanjutnyaDiserang Bertubi-tubi, Ade Muksin Tegaskan Panitia HPN Tidak Pegang Uang APBD“Kita sebagai warga kampung sini, padahal setiap usulan musyawarah rencana anggaran selalu mengusulkan […]

    SelanjutnyaARRA Law Firm Perkuat Eksistensi sebagai Firma Hukum Profesional Berbasis Legalitas, Integritas, dan Strategi Hukum ModernBandung – Jabar || Temporatur.com Sebuah aksi protes yang digelar oleh sejumlah perwakilan masyarakat di Gedung Sate pada hari Senin, tanggal 4 September 2023. Dalam aksi tersebut, mereka mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan Pinjaman PEN Daerah Jawa Barat yang mencapai angka Rp4 triliun. Kejadian ini menjadi bukti nyata dari ketidakpuasan dan perasaan kecewa masyarakat terhadap Gubernur Jabar, Ridwan Kamil. SelanjutnyaDiserang Bertubi-tubi, Ade Muksin Tegaskan Panitia HPN Tidak Pegang Uang APBDPinjaman tersebut diduga menjadi sorotan utama aksi protes ini karena skema pembayaran yang akan berlangsung selama delapan tahun hingga tahun 2029. Sebagai konsekuensinya, banyak suara yang terdengar mempertanyakan mengapa pembayaran pinjaman ini terus berlanjut hingga masa jabatan Gubernur Jabar berakhir. Salah satu perwakilan masyarakat yang terlibat dalam aksi protes tersebut Agus Satria salah satu aktivis Jawabarat. SelanjutnyaSidang Korupsi Tuper DPRD Kabupaten Bekasi Memanas: Kuasa […]

KOTA BANDUNG – Jawa Barat Temporatur.com SelanjutnyaARRA Law Firm Perkuat Eksistensi sebagai Firma Hukum Profesional Berbasis Legalitas, Integritas, dan Strategi Hukum ModernBey Machmudin mengikuti Rapat Paripurna perdana sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jumat (8/9/2023). Rapat Paripurna berjalan lancar dihadiri seluruh Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi dari setiap partai politik. SelanjutnyaDiserang Bertubi-tubi, Ade Muksin Tegaskan Panitia HPN Tidak Pegang Uang APBDBey menyebut rapat paripurna tersebut menyetujui tentang Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2024. “Itu tentang persetujuan KUA PPAS dan telah disetujui. Pengalaman pertama juga untuk rapat paripurna dan alhamdulillah lancar semuanya,” ucapnya. SelanjutnyaSidang Korupsi Tuper DPRD Kabupaten Bekasi Memanas: Kuasa Hukum Soleman Tegur Saksi, Tim Rahmat Atong Bongkar Alur PerbupBey mengungkapkan selama rapat paripurna berlangsung tidak tegang. Hal itu ia rasakan karena Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat seringkali menyelipkan guyonan agar suasana menjadi lebih cair dan enjoy. “Ya, […]

KOTA BANDUNG – Jawa Barat Temporatur.com SelanjutnyaARRA Law Firm Perkuat Eksistensi sebagai Firma Hukum Profesional Berbasis Legalitas, Integritas, dan Strategi Hukum ModernPenjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Nota Kesepakatan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung, Jumat (8/9/2023). Menurut Bey, penandatanganan dokumen tersebut dilakukan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. SelanjutnyaDiserang Bertubi-tubi, Ade Muksin Tegaskan Panitia HPN Tidak Pegang Uang APBD“Alhamdulillah, pada hari ini dihasilkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPAS,  ditandatangani bersama oleh Pj. Gubernur dengan Pimpinan DPRD Jabar,” ucap Bey Machmudin saat rapat paripurna. Bey menuturkan, dokumen KUA dan PPAS tahun 2024 merupakan satu […]

Bandung – Jawa Barat Temporatur.com SelanjutnyaARRA Law Firm Perkuat Eksistensi sebagai Firma Hukum Profesional Berbasis Legalitas, Integritas, dan Strategi Hukum ModernDibalik megahnya Masjid Al Jabbar Bandung beralamat di Jalan Cimencrang Gedebage Kota Bandung terdapat berbagai permasalahan salah satunya soal adanya dugaan korupsi dalam proyek tersebut, bahkan dilaporkan ke Kejagung oleh pegiat anti korupsi /DeskJabar DESKJABAR – Menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dilaporkan oleh Beyond Anti Corruption (BAC) ke Kejaksaan Agung RI terkait dugaan keterlibatan dalam manipulasi proses lelang di proyek Masjid Al Jabbar. SelanjutnyaDiserang Bertubi-tubi, Ade Muksin Tegaskan Panitia HPN Tidak Pegang Uang APBDBAC merupakan kelompok diskusi yang memiliki perhatian pada isu pemberantasan korupsi di Indonesia, melakukan pelaporan pada hari Senin 4 September 2023 dan diterima oleh PTSP Kejagung di Jakarta. Laporan ini merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya dilakukan melalui platform LAPOR pada tanggal 18 Agustus lalu. Dalam laporannya pihak BAC menyatakan jika Ridwan Kamil patut diduga telat terlibat mengatur pemenang […]