Jakarta `|| Temporatur.com SelanjutnyaKasus Ombudsman dan Alarm Integritas: SP3 Dorong Penguatan Sistem PengawasanVideo Kate menggemparkan Nusantara, tajam dan mengkritik keras pemerintahan dalam lepasnya Henry Surya. Kate Victoria Lim, anak perempuan 15 tahun dari pengacara viral, Alvin Lim, angkat bicara terkait kasus Indosurya di Youtube Quotient TV. Kate Lim menyebut bahwa karena kasus Indosurya inilah, ayahnya yang notabene adalah pengacara paling vokal dan berani melawan oknum penjahat Investasi bodong, dikriminalisasi. “Jaksa yang sidangkan Henry Surya sama dengan Jaksa yang menyidangkan kembali kasus Nebis in Idem ayah saya. Yaitu Jaksa Syahnan Tanjung dari kejagung, padahal sebelumnya JPU perkara Ayah saya adalah Sru Astuti. Bukankah sebuah keanehan Jaksa Bintang dua memimpin tim 11 jaksa menyidangkan ayah saya yang kasusnya kerugian hanya 6 juta rupiah. Dan ini terjadi tepat setelah ayah saya bongkar modus P19 mati sehingga Henry Surya lepas di Bareskrim karena penyidik tak bisa memenuhi petunjuk “mustahil” yang diminta Jaksa Syahnan […]
Lapdu di Kejaksaan Negeri Subang Tak Bergerak, Kuasa Hukum Dorong Pengawasan Kejati Jabar
Berita Terbaru
Kategori: Hukum
RATUSAN AKTIVIS PMII GELAR AKSI UNJUK RASA ,KAB.SUMENEP DINILAI DALAM PENEGAKAN HUKUM TEBANG PILIH
Ratusan aktivis, yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumenep, pada Jumat (27/01), menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Sumenep. Para aktivis muda itu, menggelar aksi demo lantaran menilai kinerja kepolisian setempat lemah dalam menjalankan supremasi hukum. Indikasi tersebut dapat kita lihat dari penangangan sejumlah kasus yang masih mandek.. SelanjutnyaTerdakwa Suap Ijon Proyek Bekasi Ungkap Fee Rp11,4 Miliar untuk Bayar Utang Politik BupatiDiketahui, Kedatangan Aktivis PMII Tersebut dalam rangka menuntut Kapolres AKBP Edo Satya Kentriko diganti karena dinilai tidak becus menangani sejumlah kasus. Puluhan aktivis PMII Sumenep tersebut membawa banner yang bertuliskan Tuntaskan kasus Mangkrak di Polres Sumenep RIP kinerja Kapolres Kab Sumenep sedang tidak baik. 2023 Ganti Kapolres !!! Kasus mangkrak gedung Dinkes. Bandar narkoba dan pencemaran nama baik. SelanjutnyaLapdu di Kejaksaan Negeri Subang Tak Bergerak, Kuasa Hukum Dorong Pengawasan Kejati JabarKorlap aksi Dimas Wahyu Abdillah menuturkan, ada tiga kasus dugaan Tindak Pidana korupsi (Tipikor) […]
Air Sungai Masih Keruh, Sejumlah Pemuda Demo Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Muratara
Muratara-Sulsel || Temporatur.com Sejumlah pemuda dari Gerakan Milenial Indonesia (GMI) menggelar demo di depan kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) hari ini, Kamis (26/1/2023). SelanjutnyaTerdakwa Suap Ijon Proyek Bekasi Ungkap Fee Rp11,4 Miliar untuk Bayar Utang Politik BupatiDalam demo itu mereka menuntut agar Pemkab Muratara melalui instansi terkait lebih serius menuntaskan penyelesaian masalah air sungai keruh. “Dinas Lingkungan Hidup ini merupakan instansi garda terdepan dalam penuntasan masalah ini, tapi kami menilai mereka tidak becus bekerja,” kata perwakilan pendemo, Hadi. SelanjutnyaLapdu di Kejaksaan Negeri Subang Tak Bergerak, Kuasa Hukum Dorong Pengawasan Kejati JabarMereka mendesak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Muratara mundur dari jabatannya bila tak sanggup menyelesaikan masalah itu. Mereka juga mendesak Polres Muratara agar menindak tegas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang menjadi penyebab sungai keruh. “PETI memicu kerusakan lingkungan, memicu terjadinya konflik horizontal di masyarakat, menimbulkan gangguan kesehatan, intinya menyusahkan orang banyak masalah sungai keruh ini,” […]
Kate Victoria Lim Tanggapi Vonis Lepas Henry Surya,Sebut Oknum Mafia Hukum Uang Sebagai Panglima
Jakarta || Temporatur.com Selasa, 24 Januari 2023 adalah hari bersejarah bagi Indonesia, dimana PN Jakarta Barat menggelar sidang putusan perkara Indosurya dengan terdakwa Henry Surya. Walau sudah dipadati puluhan korban Indosurya, namun sidang yang diadakan secara Offline dipandang tidak memberikan keadilan oleh para korban Indosurya. “Mengadili, menyatakan terdakwa Henry Surya tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata,ucap Hakim Ketua Syafrudin Ainor di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (24/1/2023). SelanjutnyaKasus Ombudsman dan Alarm Integritas: SP3 Dorong Penguatan Sistem PengawasanHakim membebaskan Henry Surya dari segala tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Hakim lalu memerintahkan Henry agar segera dikeluarkan dari rumah tahanan (rutan) setelah putusan dibacakan. “Membebaskan terdakwa Henry Surya oleh karena itu dari segala tuntutan hukum yang sebelumnya didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu pertama dan kedua pertama,” ujar Hakim. “Memerintahkan agar terdakwa Henry Surya segera dikeluarkan dari Rutan Salemba Cabang Kejagung setelah putusan ini […]
Kejagung Periksa 1 Orang Saksi Dugaan Korupsi SKEBP di PT.Surveyor Indonesia
Jakarta || Temporatur.com SelanjutnyaKasus Ombudsman dan Alarm Integritas: SP3 Dorong Penguatan Sistem PengawasanKejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 1 orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Skema Kredit Ekspor Berbasis Perdagangan (SKEBP) daging sapi pada PT Surveyor Indonesia. Hal ini di sampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Dr. Ketut Sumedana melalui Siaran persnya kepada Wartawan di Jakarta,Jum’at (20/01/2023) SelanjutnyaWakil Bupati Taput Tinjau Langsung Banjir Aek Haidupan SiualuompuSaksi yang diperiksa yaitu ID selaku Kepala Divisi Pengembangan Bisnis PT Surveyor Indonesia periode 2015-2016, terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Skema Kredit Ekspor Berbasis Perdagangan (SKEBP) daging sapi pada PT Surveyor Indonesia atas nama Tersangka BI dan Tersangka LHL. Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Skema Kredit Ekspor Berbasis Perdagangan […]
Dugaan Adanya Pungli PTSL Desa Karang Rahayu ?
Bekasi – Jabar || Temporatur.com SelanjutnyaTerdakwa Suap Ijon Proyek Bekasi Ungkap Fee Rp11,4 Miliar untuk Bayar Utang Politik BupatiAdanya dugaan pungli program PTSL terjadi pada Pemdes Karang rahayu Kecamatan Karang bahagia Kabupaten Bekasi. Hal tersebut terungkap pasca terbitnya pemberitaan dari salah satu media online pada Kamis (19/01/2023). SelanjutnyaLapdu di Kejaksaan Negeri Subang Tak Bergerak, Kuasa Hukum Dorong Pengawasan Kejati JabarDikutip dari star7tv.com, dugaan adanya Pungli program PTSL di wilayah Desa Karangrahayu tersebut atas permintaan konfirmasi dari LSM GMBI KSM Karangbahagia kepada Kepala Desa Karangrahayu Ino Hermawati, namun permintaan konfirmasi tersebut tidak bisa terealisasi dikarenakan Kades Ino ada kegiatan diluar kantor pada saat jam yang sama. Ketua LSM GMBI Ares dan tim sempat menunggu selama satu jam, namun Kades Ino tidak kunjung kembali dan menemui untuk dimintai konfirmasi dan keterangannya terkait adanya dugaan Pungli PTSL tersebut. Dengan adanya pemberian tersebut Temporatur.com coba mengkonfirmasi kebenarannya kepada Kades Ino Hermawati pada Minggu […]
Baznas Kota Bekasi Cacat Administrasi “Diduga Terindikasi Melakukan Kasus Korupsi”
Bekasi-Jabar || Temporatur.com Hari ini aliansi mahasiswa anti korupsi (MAKO) kembali menggelar aksi di depan gedung baznas Kota Bekasi. Jumaat (20/01/2023). SelanjutnyaTerdakwa Suap Ijon Proyek Bekasi Ungkap Fee Rp11,4 Miliar untuk Bayar Utang Politik BupatiAliansi Mahasiswa anti Korupsi (MAKO) kembali datang ke Beznas Kota Bekasi untuk menggelar aksi unjuk rasa. Serta kembali meneriakan tuntutan nya, setelah kemarin melakukan aksi di depan gedung KEJARI Kota Bekasi, kali ini mahasiswa melakukan aksinya dengan membakar ban serta meneriakan tangkap ismail. Ini adalah tindak lanjut Aliansi mahasiswa anti korupsi (MAKO), untuk menyapu bersih oknum-oknum yang korupsi di tubuh baznas kota bekasi, indikasi korupsi ini hasil dari kajian para mahasiswa yang tergabung di dalam aliansi mahasiswa anti korupsi (MAKO) yang mendapatkan data dugaan korupsi bantuan UMKM serta tindakan korupsi rumah tidak layak huni (RUTILAHU). SelanjutnyaLapdu di Kejaksaan Negeri Subang Tak Bergerak, Kuasa Hukum Dorong Pengawasan Kejati JabarMereka juga mendesak untuk ismail selaku ketua baznas Kota […]
Perkembangan Terkini atas Pemberitaan Surat Tuntutan Para Terdakwa dalam Perkara Pembunuhan Berencana
Jakarta || Temporatur.com Mencermati pemberitaan terkait tuntutan Terdakwa FERDY SAMBO, Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI, Terdakwa KUAT MA’RUF, Terdakwa RICKY RIZAL WIBOWO, dan Terdakwa RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU di berbagai media massa dan unggahan media sosial, serta opini dan polemik yang berkembang di masyarakat yang cenderung memberikan dampak negatif terhadap institusi, melalui siaran pers ini, Pusat Penerangan Hukum menyampaikan pertimbangan-pertimbangan hukum secara logis, yuridis dan akuntabel, yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Penuntut Umum dalam membacakan surat tuntutan, sebagai berikut: SelanjutnyaKasus Ombudsman dan Alarm Integritas: SP3 Dorong Penguatan Sistem PengawasanJakarta, 19 Januari 2023KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM Post Views: 58
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Menyetujui 9 Pengajuan Restorative Justice
Jakarta || Temporatur.com Kamis 19 Januari 2023, Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana menyetujui 9 dari 10 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (restorative justice), yaitu: SelanjutnyaKasus Ombudsman dan Alarm Integritas: SP3 Dorong Penguatan Sistem PengawasanJakarta, 19 Januari 2023KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM Post Views: 48
Korban Indosurya Menangis, Terdakwa Indosurya di Vonis lepas
Jakarta || Temporatur.com Kate Victoria Lim mengomentari pedas lepasnya penjahat kelas kakap dalam kasus Indosurya, yang di vonis lepas oleh Hakim PN Jakarta Barat pada hari Selasa 17 Januari 2023. Majelis menyatakan bahwa dakwaan pertama tidak terbukti karena ditujukan ke orang perorangan bukan korporasi/organ korporasi. “Sehingga dakwaan ke satu kedua dan ketiga mutatis mutandis juga tidak terbukti,” terang Majelis Hakim. SelanjutnyaKasus Ombudsman dan Alarm Integritas: SP3 Dorong Penguatan Sistem PengawasanSementara itu, dakwaan kedua mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ada tidaknya TPPU bergantung pada predicate crime, sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Pasal 69 UU TPPU tidak berarti tindak pidana asal tidak perlu dibuktikan. Pasal 68 UU TPPU berbunyi, “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. SelanjutnyaWakil Bupati Taput Tinjau Langsung Banjir Aek Haidupan SiualuompuMajelis Hakim menyatakan, karena dakwaan pertama tidak terbukti maka dakwaan […]
Sidang Terdakwa Toni Tan, JPU Terapkan Pasal Yang Berbeda,Ada Apa?
Medan- Sumut || Temporatur.com Dalam perkara lanjutan terdakwa Toni Tan yang tersandung kasus tentang Informasi dan Transaksi elektronik 2577/Pid.Sus/2022/PN Medan, Pengadilan Negeri Medan yang dituntut tiga (3) Tahun dengan denda 1 Miliar oleh Jaksa Penuntut Umum Fransiska Panggabean SH dan Febrina Sebayang SH MH. SelanjutnyaTerdakwa Suap Ijon Proyek Bekasi Ungkap Fee Rp11,4 Miliar untuk Bayar Utang Politik BupatiDiketahui bahwa Reflik Jaksa Penuntut Umum (JPU) seperti terkesan tidak berpendidikan, pasal yang cacat hukum tetap menjadi acuan dalam tuntutan, Senin lalu.(16/1) Pada keterangannya, Penasehat Hukum Ahmad Afandy SH, sebelumnya kepada awak media yang bertugas selama mengikuti persidangan, bahwa Terdakwa Toni Tan bukan pemilik dari Perusahaan PT. Wallwade Global Internasional, dan telah ditemukan banyak keganjilan dengan pasal yang disangkakan kepada terdakwa Toni Tan sudah salah dari awal dari tahap pembacaan eksepsi yang ditolak dalam sidang, serta keterangan para saksi dalam persidangan yang berbelit-belit di persidangan, dikatakan pada Rabu 18 Januari 2023. SelanjutnyaLapdu di […]
