Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kalimantan Barat mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan terhadap aktivitas mencurigakan di sebuah gudang tertutup di kawasan pergudangan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Gudang tersebut diduga menjadi tempat penimbunan dan distribusi oli ilegal dalam skala besar, tanpa izin usaha yang sah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Medan, Temporatur.com | Pengurus Asosisasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sumut mengadu ke DPRD Senin (12/5/2025) pagi. Hal ini buntut dari pemecatan Kades Paluh Kurau Yusuf Batubara oleh Bupati Deli Serdang ( ALT) Kehadiran APDESI Sumut dan beberapa pengurus APDESI dari beberapa Kabupaten ini pun disambut hangat Pimpinan DPRD Sumut Ricky Anthony. Bahkan, politisi muda dari Partai NasDem ini kecewa atas kebijakan ALT memecat oknum kades tanpa alasan yang jelas. SelanjutnyaMemasuki Juli, Perangkat Daerah Taput Diminta Kejar Target ProgramSelain menyampaikan perihal pemecatan rekan mereka, APDESI Sumut juga menyampaikan aspirasi lainnya. Termasuk program-program positif jangka panjang di tingkat pedesaan. Menanggapi hal ini, Ricky menegaskan akan segera menindaklanjuti hal tersebut. Karena menurutnya, pemberhentian kepala desa haruslah denga alasan yang jelas sesuai dengan aturan yang ada. SelanjutnyaHANI 2026: Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Ajak Masyarakat Bangun Pergerakan Kolektif Bersih Narkoba#Jangan Suka-suka “Kami akan segera tindaklanjuti. Pemberhentian kades juga harus merujuk pada Permendagri […]
Menurut Amrul bahwa empat progam prioritas yang sudah disahkan melalui RPJMD Kabupaten Bekasi dan tentunya disesuaikan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dapat menjadi dasar untuk mewujudkan visi Kabupaten Bekasi yang Bangkit, Maju, dan Sejahtera dan selaras dengan arah pembangunan nasiona, kata Amrul Mustopa
Kabupaten Lebong, – Proses seleksi Penerimaan PPPK di Kabupaten Lebong, menjadi momok pembahasan pada berbagai kalangan, baik pada kalangan Politik hingga kalangan masyarakat sipil, karena terindikasi adanya praktek kecurangan yang telah terstruktur. Seperti ungkapan Wakil Bupati Kabupaten Lebong, Bambang S.sos, M.Si di Depan banyak wartawan, “kita sudah Mengantongi beberapa nama peserta PPPK dalam Katagori peserta siluman, berawal dari pengaduan masyarakat, namun kita terlebih dahulu akan melakukan Verifikasi secara Faktual pada seluruh Dokumen tentang peserta PPPK yang di nyatakan telah lulus”.ujarnya. SelanjutnyaMemasuki Juli, Perangkat Daerah Taput Diminta Kejar Target Program“Apa bila nanti terdapat bukti ada kecurangan dan tidak sesuai dengan mekanisme aturan, maka akan dilakukan eliminasi sebagai peserta yang lulus PPPK, saya sangat yakin pihak OPD terkait tidak akan memalsukan Data Adminisdtrasi karena, menyimak Absensi di lakukan secara online, dan Pembayaran Gaji via Transfer bukan secara tunai, serta beberapa dokumen lain, maka itu semua dapat di buktikan, untuk saat sekarang masih […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
