Temporatur, Jakarta– Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini mengatakan kebijakan flexible working arrangement (FWA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) bukanlah kewajiban, melainkan bersifat opsional untuk diterapkan oleh instansi pemerintah. “Fleksibilitas kerja ini bersifat opsional, jadi bukan kewajiban. Jadi penyusunan peraturan ini, jadi instansi pemerintah boleh menggunakan ini, tapi boleh juga tidak menggunakan fleksibilitas kerja,” kata Rini Widyantini dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/6/2025). SelanjutnyaRibuan Peserta Ikuti SPTB Politeknik Agraria STPN Diwarnai Semangat MengabdiDia mengatakan bahwa kebijakan FWA dapat diterapkan apabila instansi tersebut telah melakukan pengaturan terkait fleksibilitas kerja menyangkut lokasi dan waktu kerja bagi ASN di lingkungannya. “Pengaturan ini tentunya bukan proses pengaturan yang baru saja, tetapi ini sudah dilakukan melalui survei dan uji coba di beberapa instansi sehingga diharapkan dengan adanya pedoman ini fleksibilitas kerja secara terukur berbasis kinerja, dan tetap menjaga kualitas layanan publik,”Lugasnya(.) SelanjutnyaPulihkan […]
