Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » KPK Buka Peluang Penyelidikan Dugaan Pengadaan Jasa Influencer Rp14,7 Miliar, Perusahaan Raffi Ahmad Jadi Sorotan

KPK Buka Peluang Penyelidikan Dugaan Pengadaan Jasa Influencer Rp14,7 Miliar, Perusahaan Raffi Ahmad Jadi Sorotan

  • account_circle Suryo
  • calendar_month 46 menit yang lalu
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

ICW Ungkap Delapan Paket Pengadaan di Dua Kementerian, KPK Persilakan Masyarakat Melapor dengan Bukti dan Dokumen Pendukung

JAKARTA – TEMPORATUR.COM

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.

Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/11/2026). Ia mempersilakan masyarakat menyampaikan laporan apabila memiliki informasi awal, bukti, serta dokumen pendukung yang dapat ditelaah lebih lanjut.

Menurut Achmad, laporan masyarakat nantinya akan dikaji untuk memastikan apakah informasi yang disampaikan memenuhi unsur dugaan tindak pidana korupsi.

Ia juga menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada kegiatan penindakan KPK terkait informasi pengadaan jasa influencer tersebut.

Pernyataan KPK ini muncul setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap adanya pengadaan delapan paket jasa publikasi dan influencer oleh dua kementerian dengan total nilai mencapai Rp14.696.955.002.

Delapan Paket Pengadaan Senilai Rp14,69 Miliar

Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data pengadaan pada portal Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pengadaan tersebut berasal dari dua kementerian.

Pertama, lima paket pengadaan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 dengan total nilai sekitar Rp3,9 miliar.

Kedua, tiga paket pengadaan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026 dengan total nilai sekitar Rp10,79 miliar.

Pengadaan tersebut mencakup jasa penayangan konten melalui YouTube RANS Entertainment, Instagram Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, TikTok, hingga jasa kehadiran dalam kegiatan atau acara kementerian.

ICW mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer, terutama di tengah kebijakan efisiensi belanja pemerintah.

Selain itu, ICW menyoroti spesifikasi sejumlah paket yang mencantumkan akun media sosial dan kanal tertentu. Kondisi tersebut dinilai perlu diperiksa dari aspek transparansi, persaingan usaha, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Rincian Anggaran Pengadaan

Adapun lima paket pengadaan Kemendikbudristek pada 2024 meliputi:

1. Penayangan video YouTube RANS Entertainment sebesar Rp452.698.902.
2. Penayangan Instagram Reels Raffinagita1717 sebesar Rp205.893.300.
3. Penayangan Instagram Story Raffinagita1717 sebesar Rp575.655.000.
4. Jasa event attendance sebesar Rp2.521.329.200.
5. Penayangan TikTok Raffinagita1717 sebesar Rp144.423.600.

Total lima paket tersebut mencapai Rp3.900.000.002.

Sementara itu, tiga paket pengadaan di lingkungan KKP terdiri atas:

1. Influencer engagement pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp3.596.955.000.
2. Influencer engagement untuk pembangunan BINS pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebesar Rp3.600.000.000.
3. Jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, sebesar Rp3.600.000.000.

Total pengadaan di lingkungan KKP mencapai Rp10.796.955.000.

Dengan demikian, keseluruhan delapan paket pengadaan mencapai Rp14.696.955.002.

 

Menanggapi sorotan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa penggunaan jasa influencer merupakan bagian dari strategi komunikasi publik untuk menyampaikan program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

KKP menjelaskan bahwa pemilihan mitra komunikasi mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain jumlah pengikut, tingkat interaksi atau engagement, jangkauan audiens, serta persebaran pengikut.

Kementerian juga menyatakan bahwa kerja sama publikasi dilakukan melalui perusahaan penyedia jasa komunikasi dan publikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, kritik mengenai besaran anggaran, kebutuhan pengadaan, dan hasil pekerjaan tetap menjadi perhatian publik.

Raffi Ahmad dan RANS Berikan Klarifikasi

Di tengah polemik tersebut, pihak RANS juga memberikan penjelasan mengenai kerja sama dengan kementerian.

Dalam klarifikasinya, RANS menyebut nilai kontrak bukan semata-mata pembayaran untuk satu video atau satu unggahan media sosial.

Anggaran tersebut mencakup berbagai komponen pekerjaan, seperti produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer, kegiatan luar ruang, serta aktivitas promosi lainnya.

Pihak RANS juga menyatakan bahwa kerja sama tersebut menghasilkan lebih dari 150 keluaran pekerjaan dengan total jangkauan penayangan yang diklaim mencapai 52,6 juta kali.

Sementara itu, Raffi Ahmad menyampaikan permintaan maaf atas polemik yang berkembang dan menyatakan terbuka apabila dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat, BPKP, maupun BPK.

Namun, klarifikasi dari pihak perusahaan dan pihak terkait tersebut tetap perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen pengadaan, kewajaran harga, bukti pembayaran, serta kesesuaian antara nilai kontrak dan hasil pekerjaan.

KPK Menunggu Bukti dan Laporan Masyarakat

Sikap KPK yang membuka ruang pengaduan masyarakat menjadi perhatian dalam perkembangan persoalan ini.

KPK mempersilakan masyarakat yang memiliki informasi untuk menyampaikan laporan melalui mekanisme pengaduan masyarakat dengan melengkapi bukti awal dan dokumen pendukung.

Laporan tersebut nantinya akan ditelaah untuk melihat apakah terdapat indikasi tindak pidana korupsi dan apakah persoalan tersebut masuk dalam kewenangan KPK.

Dengan demikian, hingga pernyataan KPK pada 16 November 2026, persoalan pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar tersebut masih berada dalam tahap sorotan publik dan belum dinyatakan sebagai perkara korupsi oleh KPK.

Publik kini menunggu transparansi dari kementerian terkait, termasuk keterbukaan dokumen perencanaan, proses pemilihan penyedia, nilai kontrak, realisasi pembayaran, hingga hasil pekerjaan yang dibiayai menggunakan anggaran negara.

Prinsipnya, penggunaan uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, terukur, dan sesuai ketentuan hukum.

(RED)

TEMPORATUR.COM — Mengawal Informasi, Menyuarakan Kepentingan Publik.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less