Prabowo Puji Kapolri Suyudi Ario Seto di Palu, Dugaan Penyadapan Presiden Jadi Sorotan

PALU — TEMPORATUR.COM

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat menghadiri pembukaan Tanwir Muhammadiyah dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyebut Suyudi sebagai Kapolri baru yang membanggakan, melegakan, dan menyejukkan. Pernyataan itu disampaikan di hadapan para peserta kegiatan yang mengusung tema Bersama Satukan Bangsa.

“Kapolri yang baru dan membanggakan, dan melegakan, serta menyejukkan,” ujar Prabowo sebagaimana diberitakan sejumlah media nasional.

Pujian tersebut menjadi perhatian publik karena Suyudi baru dilantik sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026, menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Pergantian Kapolri dan Dinamika di Tubuh Polri

Pengangkatan Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 96/POLRI Tahun 2026. Sebelum pelantikan, DPR RI melalui rapat paripurna menyetujui pengangkatan Suyudi untuk menggantikan Listyo Sigit Prabowo.

Pergantian pucuk pimpinan Polri tersebut berlangsung di tengah dinamika institusi kepolisian yang menjadi perhatian masyarakat, terutama menyangkut profesionalisme, transparansi, dan penegakan hukum.

Dugaan Penyadapan Presiden Terungkap dalam Rapat Komisi III DPR

Sorotan terhadap kepemimpinan baru Polri semakin menguat setelah Kapolri Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dalam pemaparannya, Suyudi menyebut dugaan perintah penyadapan berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Perintah tersebut diduga diteruskan melalui sejumlah pejabat di lingkungan Mabes Polri sebelum dilaksanakan oleh tim teknis.

Menurut keterangan Suyudi yang diberitakan CNN Indonesia, dugaan perintah tersebut disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp.

Kasus itu disebut tidak hanya menyangkut dugaan penyadapan terhadap Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat, tokoh politik, tokoh organisasi kemasyarakatan, pengusaha, hingga kalangan media.

Dalam perkara tersebut, sejumlah personel kepolisian telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, seluruh dugaan tindak pidana tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dan pengadilan.

Klaim Penyelamatan Negara Perlu Ditempatkan Secara Proporsional

Di media sosial beredar narasi yang menghubungkan pengangkatan Suyudi dengan petunjuk spiritual Presiden Prabowo serta menyebut pergantian Kapolri sebagai langkah yang menyelamatkan negara dari dugaan makar.

Narasi tersebut menjadi perbincangan setelah beredarnya video pidato Prabowo di Palu.

Meski demikian, perlu dibedakan antara pernyataan resmi Presiden, fakta pergantian Kapolri, pengungkapan dugaan penyadapan, dan interpretasi yang berkembang di media sosial.

Hingga informasi yang dapat diverifikasi dari pemberitaan dan keterangan resmi tersebut, belum terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa Presiden secara resmi menyatakan pengangkatan Suyudi merupakan petunjuk Tuhan untuk menggagalkan makar.

Demikian pula, dugaan penyadapan ilegal tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana makar. Pembuktian harus didasarkan pada alat bukti dan proses hukum yang berlaku.

Ujian Kepemimpinan Kapolri Baru

Apresiasi Presiden terhadap Kapolri Suyudi menjadi momentum bagi institusi Polri untuk menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.

Publik kini menantikan bagaimana kepemimpinan Suyudi menuntaskan perkara dugaan penyadapan tersebut secara terbuka, objektif, dan sesuai ketentuan hukum.

Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian tidak hanya ditentukan oleh pergantian pejabat, tetapi juga oleh keberanian mengungkap fakta, pertanggungjawaban hukum, serta konsistensi dalam menjaga institusi negara.

(RED)

TEMPORATUR.COM — Mengawal Informasi, Menyuarakan Fakta.