LPM Jadi Jembatan Aspirasi Warga, Farhan Siapkan Dukungan Pemberdayaan
- account_circle Andi Setiawan
- calendar_month 1 menit yang lalu
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
TEMPORATUR.COM
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkomitmen untuk mendukung keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kewilayahan.
Komitmen tersebut diungkapkan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat Musyawarah Daerah VI Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2026 Masa Bakti 2026–2031 di Hotel Savoy Homann, Sabtu (14/11/2026).
Farhan menilai, keberadaan LPM sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah mengawal berbagai program kemasyarakatan, khususnya program Prakarsa yang mengedepankan aspirasi dan kebutuhan warga.
Menurutnya, LPM memiliki peran penting sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, mulai dari tingkat RW, kelurahan, hingga kecamatan.
Saya sangat mengharapkan LPM mampu menjadi mitra bagi para camat dan lurah untuk melakukan supervisi, termasuk diskusi di tingkat RW, pengajuan di tingkat kelurahan dan pengawasan di tingkat kecamatan,” kata Farhan.
Ia menjelaskan, program Prakarsa merupakan pengembangan dari program sebelumnya, yakni PIPPK. Perbedaannya, Prakarsa lebih memperhatikan keberagaman kebutuhan masyarakat karena usulan program berasal dari hasil rembuk warga.
Dengan pendekatan tersebut, setiap wilayah memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dan prioritas pembangunan sesuai kondisi masing-masing. Oleh karena itu, LPM diharapkan mampu membaca keberagaman aspirasi masyarakat agar program yang diusulkan benar-benar tepat sasaran.
Farhan juga menyoroti pentingnya Kamus Usulan sebagai acuan dalam proses rembuk warga. Secara teknis, kamus tersebut tidak dapat diubah setiap tahun anggaran, tetapi perubahan usulan dapat disampaikan melalui mekanisme perubahan tahun anggaran.
Di sinilah peran LPM menjadi sangat penting sebagai salah satu kanal aspirasi masyarakat. Kota Bandung betul-betul membutuhkan keberadaan LPM,” ujarnya.
Selain memperkuat peran kelembagaan, Farhan menekankan bahwa LPM harus tetap menjaga independensi dan kemandirian. Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya menjadikan anggaran operasional atau honor pengurus sebagai sumber utama pembiayaan organisasi.
Namun, Pemkot Bandung tetap menyadari perlunya dukungan pemerintah melalui stimulasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Jadi memang harus ada inisiatif-inisiatif dari LPM tentang upaya pemberdayaan masyarakat. Kegiatan LPM nantinya diharapkan dapat dibiayai dari hasil pemberdayaan masyarakat yang didukung melalui stimulasi kegiatan dari pemerintah, jelasnya.
Farhan menyebut pola tersebut sebagai kolaborasi pemberdayaan yang mengedepankan kemandirian. Dengan demikian, intervensi pemerintah lebih diarahkan pada pemberian stimulasi, sementara LPM didorong membangun hubungan yang dinamis dan berimbang dengan masyarakat.
Sumber : Diskominfo Kota Bandung
( Andi )
- Penulis: Andi Setiawan
- Editor: Tempratur.com
- Sumber: Kominfo Bandung
Saat ini belum ada komentar