Zuli Zulkifli Soroti Kasus Tuper DPRD Bekasi: Rahmat Atong dan Soleman Dinilai Jadi Korban Kebijakan

Zuli Zulkifli Soroti Kasus Tuper DPRD Bekasi: Rahmat Atong dan Soleman Dinilai Jadi Korban Kebijakan

BEKASI — TEMPORATUR.COM

Praktisi hukum asal Bekasi, Zuli Zulkifli, S.H., menyoroti penanganan perkara korupsi tunjangan perumahan (Tuper) pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019–2024. Ia menilai, penegakan hukum dalam perkara tersebut perlu mengungkap secara menyeluruh proses lahirnya kebijakan, pembagian kewenangan, hingga pihak-pihak yang menerima manfaat dari tunjangan yang menjadi objek perkara.

Menurut Zuli, vonis terhadap mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi, Rahmat Atong, dan mantan Wakil Ketua DPRD, Soleman, tidak seharusnya menutup penelusuran terhadap proses pengambilan kebijakan Tuper yang melibatkan mekanisme kelembagaan.

Rahmat Atong divonis 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung pada 21 Oktober 2026. Sementara Soleman dijatuhi hukuman 2 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp250 juta.

Zuli berpandangan, perlu ada penjelasan yang terang mengenai siapa yang mengusulkan, membahas, menyetujui, menetapkan, serta menerima manfaat dari kebijakan tunjangan perumahan tersebut.

“Jangan sampai persoalan ini hanya berhenti pada penghukuman pihak-pihak yang menjalankan fungsi tertentu, sementara proses lahirnya kebijakan dan pembagian tanggung jawab di dalamnya belum terungkap secara utuh,” kata Zuli, Kamis (12/11/2026).

Rahmat Atong Dipersoalkan dalam Pembagian Tanggung Jawab

Sorotan terhadap perkara Tuper juga berkaitan dengan posisi Rahmat Atong yang saat itu menjabat Sekretaris DPRD sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dalam pembelaannya, Rahmat menyatakan tidak pernah menerima maupun menikmati uang tunjangan perumahan yang menjadi pokok perkara. Menurut keterangannya, pembayaran tunjangan dilakukan melalui transfer langsung dari kas daerah ke rekening masing-masing anggota DPRD.

Dalam pertimbangan putusan, majelis hakim turut mencatat bahwa Rahmat tidak menikmati hasil tindak pidana sebagai salah satu keadaan yang meringankan hukumannya.

Meski demikian, majelis tetap menyatakan Rahmat terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang berdasarkan dakwaan kesatu subsidair.

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa Rahmat hanya menerima satu dari tiga hasil penilaian atau appraisal Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), yakni penilaian untuk Ketua DPRD. Sementara besaran tunjangan wakil ketua dan anggota DPRD ditetapkan melalui penghitungan tersendiri berdasarkan keinginan dan kesepakatan pihak dewan.

Penasihat hukum Rahmat, Sirra Prayuna, sebelumnya menilai putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan. Pihak pembela berpandangan kliennya menjalankan fungsi pelayanan dan administratif berdasarkan arahan pimpinan, bukan sebagai pemegang kewenangan tunggal dalam menentukan besaran tunjangan.

Pandangan tersebut menjadi salah satu dasar munculnya pertanyaan mengenai proporsionalitas pembebanan tanggung jawab pidana dalam kebijakan yang melibatkan sejumlah pihak.

Perbedaan Hasil Appraisal dan Besaran Tunjangan

Perkara Tuper DPRD Kabupaten Bekasi mencuat setelah ditemukan perbedaan antara hasil penilaian KJPP dengan besaran tunjangan perumahan yang akhirnya diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD.

Berdasarkan informasi yang terungkap dalam persidangan, hasil penilaian KJPP menetapkan tunjangan perumahan sebesar Rp42,8 juta untuk Ketua DPRD, Rp30,35 juta untuk Wakil Ketua DPRD, dan Rp19,806 juta untuk anggota DPRD.

Namun, besaran tunjangan bagi wakil ketua dan anggota DPRD kemudian ditetapkan lebih tinggi melalui penghitungan tersendiri.

Dalam dakwaan jaksa, perkara tersebut disebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp21,78 miliar.

Perbedaan antara hasil appraisal dan besaran tunjangan yang ditetapkan inilah yang menurut Zuli perlu ditelusuri secara komprehensif, terutama menyangkut proses pembahasan dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.

Minta Proses Kebijakan Diungkap Secara Transparan

Zuli menegaskan, perkara Tuper tidak semestinya hanya dilihat dari aspek penghukuman terhadap Rahmat Atong dan Soleman. Menurutnya, pengungkapan proses kebijakan menjadi bagian penting untuk memastikan pertanggungjawaban hukum berjalan secara proporsional.

“Perkara ini harus menjadi momentum untuk membuka secara terang proses lahirnya kebijakan Tuper DPRD Kabupaten Bekasi. Publik berhak mengetahui siapa yang mengusulkan, siapa yang membahas, siapa yang menyetujui, siapa yang menetapkan, serta siapa saja yang menerima manfaat dari kebijakan tersebut,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya tindak lanjut terkait pengembalian kerugian keuangan negara. Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditangani sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

Zuli menambahkan, kritik terhadap pembagian tanggung jawab pidana harus dijawab melalui pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan maupun mekanisme upaya hukum yang tersedia.

“Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menjadi persoalan menghukum dua terdakwa, tetapi juga memastikan seluruh fakta mengenai proses kebijakan, pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan pemulihan kerugian keuangan negara ditangani secara transparan sesuai ketentuan hukum,” pungkas Zuli Zulkifli, yang juga menjabat Direktur LBH Arjuna.

(SUR)