Gibran Rakabuming Raka Mundur dari Jabatan Wakil Presiden, Budi Arie Benarkan Pengunduran Diri

Gibran Rakabuming Raka Mundur dari Jabatan Wakil Presiden, Budi Arie Benarkan Pengunduran Diri

JAKARTA — TEMPORATUR.COM

Peta politik nasional kembali menjadi sorotan setelah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya. Informasi tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, pada Rabu (11/11/2026).

Dikutip dari pemberitaan ANTARA, Budi Arie membenarkan kabar pengunduran diri Gibran ketika dikonfirmasi awak media di Jakarta.

“Betul,” kata Budi Arie singkat.

Kabar tersebut muncul setelah Gibran melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu membahas dinamika politik dan persoalan hukum terkait dokumen pendidikan yang menjadi polemik.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri di tengah perkembangan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Namun, Prasetyo juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan sejumlah masukan dan meminta Gibran menggunakan jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Desakan politik di DPR semakin menguat

Di sisi lain, persoalan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden juga menghadapi tekanan politik dari parlemen.

Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai bagian dari langkah politik untuk mempersoalkan kelayakan Gibran menduduki jabatan Wakil Presiden.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan tersebut dijadwalkan diteruskan dalam rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).

Persoalan ini berkaitan dengan putusan lembaga peradilan mengenai dokumen pendidikan Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.

Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Putusan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar munculnya desakan politik di DPR.

Bagaimana mekanisme penggantian Wakil Presiden?

Jika pengunduran diri Wakil Presiden diterima dan diproses sesuai ketentuan konstitusi, maka akan terjadi kekosongan jabatan yang harus ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 60 hari setelah terjadinya kekosongan jabatan.

Dengan demikian, perkembangan pengunduran diri Gibran tidak hanya menjadi persoalan politik, tetapi juga menyangkut mekanisme konstitusional pemerintahan Indonesia.

Hingga perkembangan pemberitaan 12 November 2026, perhatian publik masih tertuju pada tindak lanjut resmi pengunduran diri tersebut serta proses politik di DPR dan lembaga negara terkait.

Perkembangan ini menjadi salah satu dinamika politik nasional yang patut dicermati karena menyangkut keberlangsungan kepemimpinan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

(SUR)