Pemkab Bekasi Dukung Program Gentengisasi 2,4 Juta Genteng, Dorong Industri Lokal dan Perumahan Rakyat

Pemkab Bekasi Dukung Program Gentengisasi 2,4 Juta Genteng, Dorong Industri Lokal dan Perumahan Rakyat

BEKASI — TEMPORATUR.COM

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menyatakan dukungan terhadap program gentengisasi sebanyak 2,4 juta genteng yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut dinilai berpotensi mendorong pembangunan hunian ramah lingkungan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat melalui penguatan industri kecil dan menengah (IKM).

Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, saat menghadiri peluncuran 2,4 juta genteng di Lapangan Pasar Lawas, Kabupaten Majalengka, Minggu (8/11/2026).

Kegiatan yang dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu juga dirangkaikan dengan peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP)/KUR Perumahan.

Endin menilai, program gentengisasi merupakan langkah strategis untuk mendorong penggunaan material bangunan yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, program tersebut dinilai dapat membuka peluang usaha bagi produsen genteng lokal, khususnya industri rumah tangga dan pengusaha kecil menengah.

“Program ini tentu sangat baik karena selain mendukung pembangunan yang ramah lingkungan, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya para pengusaha genteng skala kecil dan menengah,” ujar Endin.

Menurutnya, penggunaan genteng berbahan dasar tanah liat memiliki keterkaitan dengan tradisi pembangunan rumah masyarakat Indonesia. Bahkan, secara historis, genteng telah menjadi salah satu material atap yang banyak digunakan masyarakat Kabupaten Bekasi.

Karena itu, Endin berharap program tersebut dapat diterapkan di Kabupaten Bekasi, terutama dengan melibatkan para pengembang perumahan yang memiliki aktivitas investasi cukup besar di wilayah tersebut.

“Kami berharap para pengembang perumahan di Kabupaten Bekasi juga dapat mendukung program ini dengan menggunakan genteng sebagai material atap rumah. Pemerintah Kabupaten Bekasi sangat menyambut baik dan mendukung program gentengisasi ini,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya keberpihakan terhadap pengusaha lokal agar program tersebut tidak hanya menguntungkan sektor pembangunan, tetapi turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Menurut Endin, peningkatan produksi dalam negeri perlu didukung melalui kemudahan permodalan, investasi, serta kesempatan usaha yang adil bagi pelaku industri nasional agar mampu bersaing.

“Kita berharap pengusaha lokal dan pengusaha dalam negeri mendapatkan kesempatan serta dukungan yang memadai, sehingga mampu berkembang dan bersaing dengan pengusaha dari luar,” tambahnya.

Selain program gentengisasi, Endin turut mengapresiasi peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP)/KUR Perumahan. Program pembiayaan tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ia menyebutkan, Kabupaten Bekasi pada 2026 mendapatkan alokasi program sebanyak 145.000 unit rumah bersubsidi dari pemerintah.

Menurutnya, alokasi tersebut menjadi peluang bagi masyarakat, khususnya pegawai dan karyawan berpenghasilan menengah ke bawah, untuk memiliki hunian yang layak dan terjangkau melalui dukungan pemerintah.

“Program ini sangat membantu masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, terutama para pegawai dan karyawan, agar memiliki kesempatan untuk mendapatkan rumah sendiri dengan dukungan pemerintah,” jelasnya.

Endin berharap, program gentengisasi dan KPP/KUR Perumahan dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menilai, keberhasilan program perumahan tidak hanya diukur dari pembangunan fisik hunian, tetapi juga dari dampaknya terhadap pertumbuhan industri bahan bangunan dalam negeri, peningkatan daya saing pengusaha lokal, serta terbukanya akses masyarakat terhadap rumah yang layak huni.

Dengan dukungan pemerintah daerah, pengembang, dan pelaku usaha, program tersebut diharapkan mampu mendorong pembangunan perumahan yang lebih berkelanjutan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.

(SUR)