BEKASI, temporatur.com – Kabupaten Bekasi dikenal sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Pabrik berdiri megah, roda ekonomi berputar kencang.
Tapi di balik itu, ada krisis pendidikan yang mengkhawatirkan: sekitar 20 ribu anak Bekasi dipastikan tersingkir dari SMA/SMK Negeri setiap tahun.
Data itu diungkap hasil monitoring Lembaga Swadaya Masyarakat TRINUSA DPN terkait Seleksi Penerimaan Murid Baru SPMB atau PPDB SMA/SMK Negeri
Kesenjangan lebar antara jumlah lulusan SMP dan daya tampung sekolah negeri jadi akar masalah menahun.
Kuota Minim vs Lulusan Meledak: Sistem Penyaring, Bukan Penampung
Koordinator Bidang Pencegahan & Monitoring TRINUSA DPN, Darto, menyebut angka 20 ribu bukan sekadar statistik. Itu masa depan anak Bekasi yang terancam hilang hak konstitusionalnya.
Kami melihat ada pembiaran terstruktur dari tahun ke tahun. Pemda tahu lulusan SMP meledak tiap tahun, tapi pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru SMA/SMK Negeri di Bekasi sangat lambat, ujar Darto, Rabu 18/6/2026.
Menurutnya, sistem seleksi sekarang berubah jadi mesin penyaring yang kejam Puluhan ribu anak dari keluarga buruh dan masyarakat kecil yang bergantung pendidikan gratis, tereliminasi.
Sekolah Swasta Mahal: Orang Tua Terjepit
Tidak lolos negeri = dilema ekonomi berat. Investigasi TRINUSA di lapangan menemukan uang pangkal dan SPP sekolah swasta di Bekasi sudah tidak terjangkau buruh/UMR.
Orang tua cuma punya 2 pilihan pahit:
1. Terjerat utang demi bayar sekolah swasta
2. Biarkan anak putus sekolah
Fenomena “swastanisasi paksa” pendidikan pun terjadi.
Bonus Demografi Bisa Jadi Bencana
Indonesia dan Bekasi sedang di era Bonus Demografi. Jumlah usia produktif lebih banyak dari non-produktif. Ini momentum emas.
Tapi TRINUSA memperingatkan: kalau 20 ribu anak per tahun dibiarkan putus sekolah, momentum itu berubah jadi bom waktu.
Jika puluhan ribu anak per tahun tidak bisa lanjut sekolah karena biaya, kita bukan jemput Bonus Demografi. Kita tanam bom waktu: lonjakan pengangguran dan kemiskinan struktural. Di sinilah Negara harus hadir!” tegas Darto.
Amanat Pasal 31 UUD 1945 jelas: pendidikan hak semua warga, pemerintah wajib membiayai. TRINUSA menilai negara tak boleh tutup mata pada komersialisasi pendidikan.
3 Desakan TRINUSA ke Pemerintah
Lewat hasil monitoring, TRINUSA DPN keluarkan 3 tuntutan:
1. Intervensi Darurat & Audit Kuota
Desak Pemprov Jabar & Pemkab Bekasi audit total daya tampung dan segera selamatkan 20 ribu anak yang tidak tertampung.
1. Percepatan Infrastruktur Sekolah USB/RKB
Minta anggaran konkret bangun Unit Sekolah Baru, khususnya SMK Negeri. Bekasi zona industri butuh tenaga terampil.
1. Regulasi & Subsidi Swasta
Negara harus kontrol batas atas biaya yayasan swasta + kasih subsidi penuh untuk anak miskin yang terpaksa masuk swasta karena kuota negeri penuh.
Kami tidak akan diam lihat masa depan anak Bekasi digadaikan sistem. Kalau pemerintah abai, jangan salahkan generasi muda jadi penonton di tanah lahirnya sendiri, tutup Darto.
Penulis: A. Sugianto
