Alasan Efisiensi Anggaran Jadi ‘Senjata’, Kinerja Humas DPRD Kota Depok Dipertanyakan
Peran Hubungan Masyarakat (Humas) merupakan napas sekaligus corong utama sebuah instansi pemerintahan dalam menyampaikan kebijakan kepada publik. Penyampaian informasi ini idealnya berjalan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Namun, kondisi berbeda justru terjadi pada tata kelola komunikasi di Humas DPRD Kota Depok yang kini menuai sorotan tajam.Sejumlah jurnalis mengeluhkan sulitnya memperoleh informasi resmi dari Humas DPRD Kota Depok.
Ironisnya, kendala ini tetap terjadi meski telah ada pergantian pejabat baru di internal Humas, yang notabene merupakan sosok yang sudah lama dikenal di lingkungan pers setempat.Kejanggalan lain yang disorot adalah tumpang tindihnya pelaksanaan tugas.
Pejabat Humas yang lam meski secara struktural sudah tidak menjabat justru terlihat aktif membagikan informasi kegiatan Rapat Paripurna. Sebaliknya, pejabat baru yang telah menerima amanah resmi terkesan pasif dan tidak menjalankan tupoksinya secara maksimal.
Menanggapi fenomena ini, Pengamat Kebijakan Publik dan Sosial, Ley Bolon, menilai fungsi kehumasan di DPRD Kota Depok saat ini cenderung terjebak pada rutinitas protokoler dan administratif belaka.
Menurutnya, ada indikasi keengganan untuk memperluas jaringan komunikasi serta kemalasan dalam menyajikan informasi yang aktual.
“Peran Humas terkesan mengelak dari kebenaran isu, mudah melempar tanggung jawab, dan sering kali membuat pers merasa dipermainkan. Mereka merasa aman dengan berlindung di balik sikap no comment atau off the record, serta kurang sigap merespons konfirmasi wartawan,” ujar Ley Bolon, Senin 22/6/2026.
Ley menambahkan, masalah mendasar yang dihadapi jurnalis saat ini adalah minimnya transparansi terkait kegiatan penting, seperti agenda Reses dan capaian kinerja para anggota dewan yang selama ini diduga tertutup dari publik. Alasan klasik seperti menunggu arahan pimpinan hingga efisiensi anggaran kerap dijadikan “senjata” untuk membatasi ruang informasi.
Padahal, Humas DPRD memiliki kewajiban mutlak menjadi jembatan informasi antara wakil rakyat dan masyarakat, dengan menempatkan media sebagai mitra strategis.
Ley berharap Humas DPRD Kota Depok segera membenahi komunikasi profesional, saling menghargai, dan menjunjung tinggi etika kerja.Saat dikonfirmasi wartawan pada Rabu (03/06/2026) via pesan WhatsApp mengenai polemik pergantian pejabat ini, Kepala Bagian (Kabag) Humas DPRD Kota Depok enggan berkomentar banyak.”Wa’alaikumsalam wr.wb. Ke Ibu Ida yaa Pak,” jawabnya singkat.
Sementara itu, Ida selaku pejabat Humas yang baru, saat dikonfirmasi pada Minggu (21/06/2026) berdalih bahwa keterlibatan mantan pejabat lama hanya bersifat bantuan sementara.”Maaf posisi saya masih di luar daerah sekarang.
“Pak Teguh memang hanya membantu menginfokan saja,” tulis Ida melalui WhatsApp.
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kejelasan anggaran publikasi media, Ida kembali beralasan mengenai adanya pemotongan anggaran dan kebijakan satu pintu dari pimpinan.
“Mohon maaf bang, untuk rilis sekarang harus sesuai arahan Bu Sekwan. Karena anggaran yang sekarang memang terbatas dan kena efisiensi,” kilahnya.
Hingga berita ini diturunkan, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Depok yang berusaha dihubungi terpisah oleh wartawan, belum memberikan jawaban resmi terkait mandeknya keterbukaan informasi publik tersebut.
(Rizky Tile)
