Pasca Banjir, Pembangunan Insfrastruktur Pemkab Bekasi Jangan Menunggu Kuartal III dan IV
Pasca banjir besar yang menerjang puluhan desa di Kabupaten Bekasi, aroma aspal yang diharapkan warga tak kunjung tercium. Alih-alih melakukan percepatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi justru meluncurkan pernyataan yang melukai logika publik. Pembangunan infrastruktur baru akan digeber secara masif pada Kuartal III dan IV.
Hal tersebut ditanggapi Drs. Sudarisman salah satu pengamat kebijakan publik Kabupaten Bekasi.
Menurut nya kebijakan ini memicu pertanyaan kritis, apakah keselamatan warga harus “antre” di belakang kalender birokrasi? Saat jalanan utama di wilayah Babelan, Karangbahagia, hingga jalur industri hancur dan membahayakan pengendara, penundaan hingga akhir tahun adalah bentuk pengabaian yang terstruktur, cetusnya, Rabu 11/2/2026.
Alibi “Kas Kosong” dan Instrumen Pinjaman yang Terlupakan
Dikatkan Sudarisman, Pemkab Bekasi jangan berdalih dengan alasan klasik mengenai keterbatasan anggaran atau menunggu pencairan.
APBD Perubahan seringkali menjadi tameng birokrat. Namun, secara regulasi, Pemkab Bekasi sebenarnya memiliki “peluru” legal untuk mengatasi krisis tanpa harus membiarkan rakyat jatuh di lubang jalan melalui skema Pinjaman Daerah, tuturnya.
Pinjaman Jangka Pendek
Sesuai ketentuan, sambung Sudarisman bahwa Pinjaman Jangka Pendek digunakan untuk menutupi kekurangan arus kas (cash flow) daerah guna kebutuhan mendesak.
Pinjaman Jangka Menengah
Instrumen untuk menutup defisit anggaran akibat kebutuhan tidak terduga.P
Pinjaman Jangka Panjang
Untuk membiayai proyek strategis yang berdampak ekonomi luas.
“Jika instrumen ini tersedia, mengapa pemerintah daerah seolah “mati kutu”? Membiarkan infrastruktur rusak berbulan-bulan dengan dalih administrasi menunjukkan ketidakmampuan dalam mengelola skala prioritas risiko,”tegasnya.
Sentimen “Masih Enak Jaman Dulu” Mulai Menggema
Selain itu Sudarisman mengungkapkan bahwa Keterlambatan ini membawa konsekuensi politik. Di media sosial dan warung kopi, narasi nostalgia mulai muncul. Ungkapan satire seperti “Piye kabare, iseh enak jamanku toh?” atau perbandingan dengan kepemimpinan sebelumnya mulai menggema di tengah masyarakat yang kecewa.
Rakyat tidak butuh paparan teori manajemen fiskal atau klaim target investasi yang mencapai Rp73 Triliun pada 2026.
“Yang dibutuhkan warga adalah jalan yang rata dan tanggul yang kokoh saat ini juga, bukan janji di penghujung tahun yang biasanya justru berbenturan lagi dengan puncak musim hujan.
Proyek Kejar Tayang atau Urgensi Publik?
“Pembangunan yang menumpuk di Kuartal IV seringkali dicurigai hanya sebagai proyek “kejar tayang” demi menghabiskan sisa anggaran sebelum tutup buku. Kualitas pekerjaan di akhir tahun kerap diragukan karena dikerjakan terburu-buru di bawah guyuran hujan.
Pemkab Bekasi harus segera sadar bahwa setiap hari penundaan adalah hari di mana risiko kecelakaan meningkat bagi ribuan pengendara. Jangan sampai anggaran miliaran rupiah hanya menjadi angka di atas kertas, sementara realita di lapangan tetap menjadi “wisata lubang” yang mematikan, pungkasnya.
(Red)
