Dorong PSEL dan Peningkatan PAD, Sekda Endin Samsudin Tekankan Percepatan Lintas Sektor
KABUPATEN BEKASI – Temporatur.com
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi Endin Samsudin menyampaikan sejumlah arahan strategis terkait proyek prioritas daerah, mulai dari percepatan Program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disampaikannya dalam Apel Pagi dan Deklarasi Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Plaza Pemkab Bekasi, Senin (8/12/2025).
Kegiatan apel yang diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut diawali dengan pembacaan Deklarasi Komitmen Antikorupsi di lingkungan Pemkab Bekasi.
Progres PSEL: Fokus Pengadaan Lahan
Dalam arahannya, Endin Samsudin menekankan kembali komitmen Pemkab Bekasi dalam menyukseskan program nasional PSEL. Ia menjelaskan, tahapan pengadaan lahan kini menjadi fokus utama setelah sempat mengalami kendala administratif.
“Terkait PSEL ini, progresnya tinggal kita dorong untuk pengadaan lahan yang kemarin sempat terhambat, tetapi semuanya sudah clear setelah audiensi Bupati dengan Kepala ATR/BPN, sehingga tidak ada lagi hambatan administratif untuk melangkah ke tahap berikutnya,” ujar Endin.
Endin meminta seluruh perangkat daerah terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), serta Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) untuk mempercepat proses di lapangan.
“Saat ini tinggal bagaimana kita mempercepat progres di lapangan karena seluruh perangkat daerah sudah bergerak, dan saya minta ini dikawal agar target bisa segera kita kejar bersama,” tegasnya, menekankan pentingnya kerja lintas sektor.
Optimalisasi PAD dan Aset Daerah
Menyikapi adanya pengurangan dana pusat sekitar 30 persen, Pemkab Bekasi secara intensif berupaya meningkatkan PAD. Endin meminta peran aktif aparatur wilayah, termasuk kepala desa, RT, dan RW, dalam pendataan dan penagihan objek pajak.
“Untuk peningkatan PAD ini, kita harus memanfaatkan kekuatan wilayah karena yang paling tahu kondisi objek pajak adalah kepala desa, RT dan RW, sehingga saya minta mereka dilibatkan penuh agar pendataan dan penagihan bisa lebih efektif,” jelasnya.
Ia mengapresiasi langkah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang memberikan reward kepada camat dan perangkat desa untuk memacu kinerja pemungutan pajak. Endin juga menekankan agar pendekatan persuasif diutamakan dalam penyelesaian piutang pajak.
Selain itu, Endin menyoroti aset daerah yang belum dimanfaatkan maksimal. Ia meminta Tim TKKSD (Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah) untuk proaktif menawarkan aset-aset tersebut dalam skema kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga guna menambah pundi-pundi PAD.
Pengalihan Beban PBI Jaminan Kesehatan
Di bidang sosial, Endin menyampaikan upaya Dinas Sosial untuk mengurangi beban belanja daerah dengan mengalihkan beban Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dari APBD ke APBN.
“Selama ini 900 ribu peserta PBI menjadi beban APBD dan 600 ribu ditanggung APBN, kalau nanti kita balik, 900 ditanggung APBN 600 APBD, dan alhamdulillah sekarang 17 ribu sudah mulai dialihkan ke PBI-APBN, nanti 300 ribu lagi menyusul, sehingga pada 2026 kita berharap seluruhnya sudah menjadi beban APBN,” tutup Endin.
(SS/Red)
